Jakarta, buanapagi.com – Kepastian hukum menjadi kebutuhan penting dalam pengelolaan tanah wakaf. Sebab, aset yang diperuntukkan bagi kepentingan umat tersebut tetap berisiko disengketakan atau dikuasai pihak lain jika belum memiliki bukti legalitas yang kuat. Tanah wakaf selama ini banyak dimanfaatkan untuk menopang kegiatan sosial dan keagamaan. Masjid, musala, pesantren, madrasah hingga tempat pemakaman berdiri di […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencapai 3 juta bidang tanah pada 2026-2027. Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN Asnaedi mengatakan program sertifikasi rumah MBR menyasar tiga klaster, yakni rumah yang berasal dari program bantuan pemerintah, rumah yang […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan empat instrumen pertanahan dan tata ruang untuk mendukung Pertamina dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Keempat instrumen tersebut mencakup kepastian tata ruang, ketersediaan tanah, kepastian hukum atas tanah dan aset, serta penyelesaian persoalan pertanahan. “Presiden Prabowo selalu mengingatkan betapa swasembada energi, kemandirian energi, merupakan […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut sampai tahun 2026 ini sebanyak 59 persen tanah wkaf di Indonesia sudah bersetifikat. Kementerian ATR/BPN menyebut status tanah wakaf telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, tanah wakaf dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan keagamaan dan sosial, mulai dari pembangunan masjid, […]
Jakarta, buanapagi.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mempercepat transformasi pelayanan pertanahan untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, pasti, transparan, dan bebas dari pungutan liar kepada masyarakat. Transformasi tersebut diwujudkan melalui tiga kebijakan baru yang diluncurkan pada 17 Agustus 2026, yakni pengukuran terjadwal, peralihan hak terintegrasi, dan organisasi berbasis wilayah. […]
Jakarta, buanapagi.com – Tanah wakaf telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di berbagai daerah, tanah wakaf dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan keagamaan dan sosial, mulai dari pembangunan masjid, musala, pesantren, madrasah, hingga tempat pemakaman. Di balik besarnya manfaat yang bisa didapatkan dari tanah wakaf, ada risiko yang sering dihadapi oleh para nadzir, salah satunya […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sertipikasi 11 juta bidang tanah rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2029. Langkah ini dilakukan untuk memberi kepastian hukum sekaligus memberi akses ekonomi bagi masyarakat. “Tahun 2026 sampai dengan 2027, kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya 8 juta. Lalu, itu akan […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas kontribusinya dalam mendukung pengembangan panas bumi atau geotermal di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian The 10th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 di Jakarta Convention Center (JCC). Kementerian ATR/BPN menerima […]
Jakarta, buanapagi.com – Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Kegiatan Penyusunan Rekomendasi Penertiban Tanah Telantar di enam provinsi, yakni Jawa Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Banten, pada Jumat, (21/8/2026) di Surabaya. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk membahas […]
Jakarta, buanapagi.com – Pengendalian dan penertiban tanah dan ruang menjadi instrumen penting dalam mengawal Hak Menguasai Negara (HMN) untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta pemerataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Hal tersebut menjadi fokus sosialisasi tugas dan fungsi Ditjen PPTR terkait penertiban dan pendayagunaan tanah telantar berdasarkan PeraturanPemerintah (PP)Nomor 48 Tahun 2025 di […]
