Advetorial

Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah: Tata Ruang Jadi Panglima Pembangunan Berkelanjutan di Bali

Denpasar, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) turut hadir dan mengambil peran strategis dalam Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah Pulau Bali. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Wisma Sabha Kantor Gubernur Bali, Kota Denpasar, pada Senin (20/07/2026).

Dinamika pembangunan Bali tidak lepas dari pesatnya sektor pariwisata yang terus menunjukkan tren positif. Dalam paparannya di hadapan para peserta rapat, Gubernur Bali, Wayan Koster, mencatat bahwa sepanjang tahun 2025, total kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata mencapai 16,3 juta orang, yang terdiri dari 7,05 juta wisatawan mancanegara dan sekitar 9,3 juta wisatawan domestik.

“Bali tetap menjadi destinasi utama wisatawan mancanegara di Indonesia dengan kontribusi mencapai 45,8 persen dari kunjungan nasional” ujar Koster.

Merespons capaian yang menggembirakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berpijak teguh pada prinsip keberlanjutan. Pertumbuhan ekonomi diyakini harus selalu sejalan dengan pelestarian alam, perlindungan budaya, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan Bali sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia, menjadi tujuan wisata mancanegara maupun domestik. Namun tidak adil jika demi mengejar pertumbuhan pariwisata, masyarakat Bali, alam Bali, dan budaya Bali justru terabaikan. Ketiganya harus menjadi fondasi utama pembangunan,” ujar Menko AHY.

Guna mencegah dampak negatif dari pembangunan pariwisata yang terlampau pesat, Menko AHY menyoroti pentingnya instrumen pengendalian ruang. “Ini kembali kita meletakkan tata ruang sebagai panglima pembangunan. Karena, kalau asal-asalan, maka ini akan mengakibatkan bencana dan sekaligus menambah permasalahan pariwisata, konektivitas, dan lingkungan yang lain,” tambahnya.

Sejalan dengan arahan Menko AHY, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menekankan peran sentral rencana tata ruang dalam mengawal iklim investasi di Bali.

“Bicara masa depan Bali, kita bicara bagaimana mengelola ruang yang terbatas sekaligus menjawab kebutuhan yang terus bertambah. Rencana Tata Ruang (RTR) adalah kompas pembangunan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah petunjuk operasionalnya,” terang Wamen Ossy.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar seluruh produk rencana tata ruang dipatuhi secara konsisten guna menjamin kepastian investasi yang aman bagi lingkungan dan berkelanjutan. “Mulai dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota, hingga RDTR harus menjadi acuan dalam pembangunan, menjadi panglima dan menjadi landasan dalam pembangunan maupun investasi ke depan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen nyata dan dukungan proaktif dari pusat, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyatakan kesiapannya untuk merampungkan penataan ruang yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan tata ruang menjadi salah satu kunci penyelesaian permasalahan wilayah, berdampingan dengan penataan pariwisata, peningkatan kualitas hidup, serta pengentasan disparitas pembangunan.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang akan mengalokasikan anggaran yang tidak hanya ditujukan untuk percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), tetapi juga untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

Menutup penyampaiannya, Suyus Windayana memastikan langkah cepat dan responsif dari timnya dalam mengawal tata ruang Pulau Dewata. “Dari hasil rapat hari ini, kami akan menindaklanjuti beberapa hal arahan dan masukan akan kami akomodir di dalam perubahan atau revisi rencana tata ruang yang sedang kami bahas.” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, beberapa pihak turut hadir dan memberikan paparan guna memperkaya substansi pembahasan, di antaranya Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana; Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya; dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy.

Dalam kegiatan ini, Wamen Ossy hadir selain didampingi oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, juga turut hadir Dirjen Penataan Agraria, Embun Sari; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo; Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Chriesty Elisabeth Lengkong; serta Kasubdit Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.C, Sri Nurnaeni. (bp/ril)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *