Medan, buanapagi.com – Bendahara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Medan, dr. Faisal Arbie M.Biomed, mendukung pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital sebagai upaya pemerintah memperbaiki akurasi data penerima bantuan sosial (bansos). Namun, ia mengingatkan agar proses pendataan dilakukan secara objektif sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut Faisal, selama ini masih banyak keluhan dari masyarakat terkait penyaluran bansos yang dinilai belum tepat sasaran. Karena itu, program Perlinsos Digital diharapkan mampu menjadi solusi dalam memperbaiki validitas data penerima bantuan.
“Program Perlinsos ini sangat kami dukung karena tujuannya baik. Namun, jangan sampai pendataan yang dilakukan hanya memberikan harapan kepada masyarakat tanpa diikuti hasil yang nyata. Pastikan bantuan benar-benar diterima oleh warga yang paling membutuhkan,” ujar Faisal, Senin (20/7/2026).
Ia mengaku kerap menerima laporan dari warga kurang mampu yang belum pernah memperoleh bantuan sosial, meski secara ekonomi memenuhi kriteria sebagai penerima.
“Masih banyak warga miskin yang mengeluhkan belum pernah mendapatkan bantuan. Ini menjadi evaluasi agar penyaluran bansos ke depan benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Faisal meminta seluruh petugas yang melakukan pendataan Perlinsos Digital bekerja secara profesional, proaktif, dan melibatkan kepala lingkungan (kepling) yang memahami kondisi masyarakat di wilayahnya
“Kepling harus dilibatkan dalam proses pendataan. Warga yang memang layak harus dicatat sebagai penerima. Jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru terlewat,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersikap kooperatif, memberikan data yang benar, serta bersikap jujur dan terbuka kepada petugas agar proses verifikasi berjalan dengan baik.
“Kejujuran masyarakat juga sangat penting agar bantuan sosial nantinya benar-benar diberikan kepada yang berhak, bukan karena kedekatan dengan petugas ataupun pihak tertentu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal menilai penerapan sistem digital dalam Program Perlinsos memerlukan pendampingan, mengingat sebagian masyarakat penerima manfaat masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi.
“Karena menggunakan aplikasi digital, tentu dibutuhkan waktu untuk proses pendataan dan verifikasi. Pemerintah juga perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi,” katanya.
Meski demikian, ia berharap proses pendataan tidak berlangsung terlalu lama sehingga masyarakat tidak menunggu dalam ketidakpastian.
“Jangan sampai masyarakat hanya diberi harapan, sementara proses pendataan berjalan terlalu lama. Program ini harus menghasilkan data yang valid agar bantuan bisa segera disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.(bp1)
