Jakarta, buanapagi.com – Di tengah dinamika geopolitik global yang tak menentu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasian dan Pemasyarakatan justru mencatat capaian yang melampaui ekspektasi.
Hingga Senin, 12 Oktober 2026, pukul 07.30 WIB, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Imigrasi mencapai *Rp 8,68 triliun*. Angka ini setara dengan *101,88 persen* dari target yang ditetapkan pemerintah untuk tahun anggaran 2026.
Artinya, target yang dipatok untuk 12 bulan, berhasil dicapai hanya dalam waktu sekitar sembilan bulan setengah.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menyampaikan capaian tersebut dalam siaran pers Nomor: SPAM/10/2026/06, di Jakarta, Senin (12/10/2026).
“Di tengah dinamika kondisi geopolitik global, Indonesia tercatat masuk dalam tiga besar destinasi wisata dunia yang wajib dikunjungi sekali seumur hidup versi majalah CEOWORLD,” ujar Hendarsam.
Menurut dia, kebijakan keimigrasian yang selektif justru mendorong hadirnya wisatawan berkualitas yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian negara.
*Visa Menjadi Kontributor Utama*
Jika dibedah lebih dalam, sektor visa dan izin keimigrasian menjadi tulang punggung penerimaan.
Dari total Rp 8,68 triliun tersebut, pendapatan dari visa mencapai *Rp 4,7 triliun* atau setara 55 persen dari total penerimaan. Kemudian disusul oleh layanan paspor sebesar *Rp 2,1 triliun*, izin keimigrasian dan _re-entry permit_ sebesar *Rp 1,52 triliun*, serta layanan lainnya sebesar *Rp 270 miliar*.
Dibandingkan periode yang sama tahun lalu, perolehan tahun ini mencatatkan surplus sebesar *Rp 510 miliar*.
Capaian ini menarik, karena diraih di saat pengawasan terhadap orang asing justru diperketat.
Hendarsam mengungkapkan, sepanjang tahun 2026, pihaknya telah mendeportasi *5.310 warga negara asing (WNA)* yang terbukti melanggar aturan. Dari jumlah tersebut, *3.950 orang* di antaranya dimasukkan ke dalam daftar cekal sehingga tidak dapat kembali masuk ke Indonesia.
“Kita tentunya menginginkan hanya WNA berkualitas yang masuk dan berkegiatan di Indonesia. Dan ternyata tingginya angka penindakan terhadap WNA yang melanggar juga tidak menyurutkan animo pelancong internasional untuk datang ke Indonesia,” kata Hendarsam.
*Menuju Ekosistem Keimigrasian yang Seamless*
Selaras dengan optimalisasi penerimaan, Imigrasi juga melakukan pembenahan layanan dari hulu ke hilir.
Salah satunya melalui platform *e-Visa* yang memungkinkan pembayaran langsung menggunakan kartu kredit tanpa harus melalui agen atau penjamin. Inovasi ini didukung dengan penambahan *298 unit autogate* di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) utama di seluruh Indonesia.
Langkah ini, menurut Hendarsam, merupakan bagian dari upaya membangun _seamless ecosystem_ atau ekosistem tanpa hambatan di pintu gerbang negara.
“Kami mendapati bahwa ternyata orang asing tidak melulu mencari yang gratisan. Pelintas berkualitas yang datang ke Indonesia justru mengharapkan kemudahan di sisi pelayanan imigrasi,” tuturnya.
Sementara di sisi layanan paspor, Imigrasi memperluas jangkauan melalui program jemput bola *Pasporia (Paspor Ceria)* yang rutin digelar di ruang-ruang publik, seperti saat _Car Free Day (CFD)_ pada akhir pekan. Selain itu, kantor imigrasi baru juga terus ditambah di berbagai daerah.
Hendarsam menegaskan, komitmen Imigrasi adalah menghadirkan layanan yang mudah, namun tetap menjaga marwah sebagai penjaga kedaulatan.
“Kami berkomitmen menghadirkan imigrasi yang _seamless_ namun tetap memiliki marwah sebagai penjaga kedaulatan pintu gerbang negara. Capaian realisasi PNBP akan terus kami tingkatkan. Kami perkirakan pada akhir 2026 bisa tercapai Rp 10,9 triliun sampai Rp 11 triliun,” tutup Hendarsam. (bp/Mad)
