Pematangsiantar, buanapagi.com – Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar segera menerapkan digitalisasi di semua sistem yang ada. Pemko juga senantiasa berupaya melakukan penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi untuk mencapai inklusi keuangan. Salah satunya penerapan inplementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) .
Demikian disampaikan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Pematangsiantar Hendra Dermawan Siregar SSTP diwakili Asisten II Zainal Siahaan SE MM, dalam kegiatan Focus Group Discusion (FGD) ETP Dan Quic Respons Code Indonesian Standart (QRIS) di lingkungan Pemerintah Daerah. FGD digelar di ruang lantai 4 perwakilan Bank Indonesia (KPW BI) Pematangsiantar, Senin (8/2/2021).
Disebutkan Hendra yang diwakili Zainal, Pemko Pematangsiantar senantiasa berupaya melakukan penyederhanaan regulasi dan reformasi birokrasi untuk mencapai inklusi keuangan salah satunya penerapan ETP.
“Tujuan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETP adalah mendorong tranformasi digital serta transaksi pembayaran ritel di masyarakat, meningkatkan kecepatan transaksi keuangan serta mempercepat integrasi ekonomi dan keuangan digital”, ujarnya.
Dilanjutkannya, saat ini digitalisasi telah menyentuh sendi kehidupan baik di bidang keuangan maupun non keuangan. Untuk itu Pemko Pematang Siantar segera menerapkan digitalisasi di semua sitem yang ada.
“Saya berharap Fokus Group Discusion ini bisa menghasilkan rumusan dan gagasan/ide inovasi yang mengantarkan Kota Pematangsiantar menuju sistem digitalisasi di semua sistem, baik sistem pelayanan sistem perpajakan, sistem pembayaran termasuk administrasi pemerintahan ,” terangnya.
Turut hadir Deputi Kepala KPWBI Pematangsiantar Poltak Sitanggang, Kepala Cabang Bank Sumut Pematangsiantar Efendi Karo-Karo, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Mardiana,SH.(bp/SN)
