Makassar, buanapagi.com – Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam agenda yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (09/07/2026) tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat agar tidak panik atau khawatir jika menemukan adanya perbedaan ukuran luas antara sertifikat tanah modern dengan dokumen alas hak lama. Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah Letter C, Letter D, girik, maupun petuk. Pihak kementerian menegaskan bahwa selisih angka tersebut merupakan hal […]
Jakarta, buanapagi.com – Setelah menerima sertifikat tanah elektronik, tak sedikit masyarakat yang bingung harus berbuat apa dengan sertifikat lama berbentuk buku berwarna hijau. Ada yang memilih menyimpannya di lemari, ada pula yang mengira dokumen tersebut masih bisa digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Lantas, apakah sertifikat lama masih perlu disimpan setelah tanah beralih menjadi sertifikat elektronik? […]
Jakarta, buanapagi.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Indonesia. Lembaga ini menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah, pendaftaran hak atas tanah, hingga penyelesaian berbagai persoalan pertanahan guna memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset. Saat ini, BPN berada dalam struktur Kementerian Agraria dan […]
Sumbar, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut Sumatera Barat (Sumbar) menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyepakati luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Kebijakan LP2B merupakan bentuk aktualisasi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung Asta Cita,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana di Padang, […]
Batam, buanapagi.com – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengajak organisasi keagamaan Al Washliyah untuk mempercepat proses pensertipikatan tanah wakaf, sehingga tanah tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hal tersebut disampaikan Nusron Wahid saat berbicara di hadapan peserta Muktamar ke XXIII Al Washliyah di Asrama Haji Jakarta, Rabu 8 Juli 2026, malam. “Dengan adanya […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan Al Jam’iyatul Washliyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Al Jam’iyatul Washliyah. Nota kesepahaman ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat kolaborasi dengan Al Jam’iyatul Washliyah melalui penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Wakaf dan Tanah Aset serta Asistensi Pencegahan dan Penanganan Permasalahan Pertanahan Aset Al Jam’iyatul Washliyah. Nota kesepahaman ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dan Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul […]
Jakarta, buanapagi.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mempercepat mempercepat reformasi pelayanan pertanahan. Menurutnya, kualitas pelayanan PPAT sangat bergantung pada sistem dan regulasi yang dibangun oleh BPN. Sehingga pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan melalui sistem yang […]
