Jakarta, buanapagi.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, mengingatkan pentingnya pembagian kewenangan yang jelas antara Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Ia meminta kedua lembaga menjalankan tugas sesuai mandat undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam urusan agraria. […]
Medan, buanapagi.com – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD)/Konsinyering terkait Pengamanan Aset dan Sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) bersama PT PLN (Persero) UIP SBU dan Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten terkait yang menjadi kewenangan administrasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. (12/10/26). Kegiatan ini menjadi wadah koordinasi […]
Asahan, buanapagi.com – Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan melalui Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan bersama dengan PT. Rasicipta Consultama selaku pihak penyedia jasa Pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) melakukan koordinasi di Kantor Kecamatan Aek Ledong dalam rangka Pembuatan Peta ZNT melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) pada hari Senin (12/10/2026). Dalam […]
Jakarta buanapagi.com – ATR/BPN Dekat mengubah pengalaman masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Program tersebut menghadirkan layanan pertanahan menggunakan mobil keliling yang dibuka di tengah masyarakat, termasuk di kantor-kantor desa. Dengan ATR/BPN Dekat, masyarakat bisa berinteraksi langsung dengan petugas dan memperoleh informasi maupun layanan pertanahan tanpa harus selalu datang ke Kantor Pertanahan (Kantah). “Saya warga Desa […]
Jakarta buanapagi.com – Layanan Pengukuran Terjadwal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kepastian waktu pengukuran bidang tanah bagi masyarakat yang mengurus pendaftaran tanah pertama kali. Ratna S. Husain, warga Kota Ternate, mengatakan layanan di Kantor Pertanahan Kota Ternate tersebut memudahkannya menyesuaikan waktu untuk mengikuti pengukuran sekaligus mempersiapkan kebutuhan proses sertifikasi tanah. “Program […]
Jakarta, buanapagi.com – Kepastian hak atas tanah dan kesesuaian tata ruang menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Keduanya berperan dalam memperlancar transaksi, mendukung pembiayaan, hingga memberikan kepastian pemanfaatan lahan bagi investor. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan mengatakan, pertanahan dan tata ruang merupakan bagian dari […]
Jakarta, buanapagi.com – Kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) terus dimatangkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Hal tersebut dibahas dalam rapat yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pada Jumat (9/10) lalu. Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan mengatakan rapat ini untuk memperjelas pembagian tugas […]
Jakarta, buanapagi.com – Pemerintah mengadakan pertemuan untuk mematangkan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN), yang baru dibentuk sebagai tindak lanjut Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria. Rapat yang digelar di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta pada Jumat (09/10/2026), ini melibatkan kementerian yang memiliki kewenangan terkait Reforma Agraria, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan […]
Tangsel, buanapagi.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menjadi _keynote speaker_ dalam Banten Investment Forum 2026, di Kota Tangerang Selatan pada Jumat (09/10/2026). Salah satu bahasan yang ia sampaikan adalah bagaimana peran pertanahan dan tata ruang dalam menguatkan iklim investasi, termasuk di Provinsi Banten. “Pertanahan […]
Jakarta, buanapagi.com – Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Rencana ini tentunya memerlukan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian lintas sektor. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia menyusun Nota Kesepahaman Bersama tentang Penguatan Koordinasi dan Pengendalian untuk Optimalisasi dan Percepatan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman […]
