Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat agar tidak panik atau khawatir jika menemukan adanya perbedaan ukuran luas antara sertifikat tanah modern dengan dokumen alas hak lama. Dokumen yang dimaksud di antaranya adalah Letter C, Letter D, girik, maupun petuk. Pihak kementerian menegaskan bahwa selisih angka tersebut merupakan hal […]
Jakarta, buanapagi.com – Setelah menerima sertifikat tanah elektronik, tak sedikit masyarakat yang bingung harus berbuat apa dengan sertifikat lama berbentuk buku berwarna hijau. Ada yang memilih menyimpannya di lemari, ada pula yang mengira dokumen tersebut masih bisa digunakan untuk berbagai keperluan administrasi. Lantas, apakah sertifikat lama masih perlu disimpan setelah tanah beralih menjadi sertifikat elektronik? […]
Jakarta, buanapagi.com – Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan urusan pertanahan di Indonesia. Lembaga ini menjadi rujukan utama masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah, pendaftaran hak atas tanah, hingga penyelesaian berbagai persoalan pertanahan guna memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan aset. Saat ini, BPN berada dalam struktur Kementerian Agraria dan […]
Sumbar, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyebut Sumatera Barat (Sumbar) menjadi daerah pertama di Indonesia yang berhasil menyepakati luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). “Kebijakan LP2B merupakan bentuk aktualisasi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung Asta Cita,” kata Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana di Padang, […]
Batam, buanapagi.com – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pertanahan dan tata ruang yang efektif. Dalam pertemuan yang diadakan Komisi II DPR RI di Gedung Graha Kepri, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (08/07/2026), Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, […]
Jakarta, buanapagi.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong, meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk mempercepat mempercepat reformasi pelayanan pertanahan. Menurutnya, kualitas pelayanan PPAT sangat bergantung pada sistem dan regulasi yang dibangun oleh BPN. Sehingga pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan melalui sistem yang […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa pemerintah menghormati aspirasi Delapan Kesultanan Sumatera Timur, yang kini bertransformasi menjadi Sumatera Utara, terkait keberadaan sekitar 5.000 hektare tanah ulayat yang masa konsesinya telah berakhir. Dalam silaturahmi bersama para Sultan Sumatera Timur, akademisi, dan cendekiawan Muslim Sumatera Utara, AHY […]
Jakarta, buanapagi.com – Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP-IPPAT) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang berlangsung dinamis tersebut, Anggota Komisi II DPR […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan menerapkan sistem pengukuran terjadwal di seluruh Kantor Pertanahan (Kantah) mulai awal Agustus 2026. Kebijakan ini diumumkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Pimpinan (Rapim) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Selasa (07/07/2026). “Esensi dari pelayanan publik adalah kepastian, transparan, terukur dan bebas […]
Jakarta, buanapagi.com – Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Asnaedi menyebut ada titik lemah dalam proses verifikasi dokumen peralihan hak atas tanah di internal BPN. Menurutnya, tahap verifikasi di sistem KKP masih berada dalam “ruang hampa” karena belum memiliki standar waktu layanan yang jelas. “Di verifikasi dokumen peralihan di KKP, di tempatnya […]
