Jakarta, buanapagi.com — Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi ekonomi dan keuangan digital Indonesia tumbuh sebesar 40,36 persen secara tahunan (yoy) pada Agustus 2026. Total transaksi mencapai 6,11 miliar transaksi.
Pertumbuhan tersebut didukung semakin luasnya penggunaan sistem pembayaran digital, termasuk Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dan BI-FAST.
BI mencatat jumlah pengguna QRIS telah mencapai 69,32 juta, sementara jumlah merchant mencapai 47,11 juta. Di sisi lain, transaksi ritel melalui BI-FAST mencapai 549 juta transaksi dengan nilai mencapai Rp1.346 triliun.
Data tersebut disampaikan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Indonesia Fintech Summit & Expo (FEKDI x IFSE) 2026 yang berlangsung pada 24–26 September 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC).
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan percepatan transformasi digital perlu terus dilakukan di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian dan meningkatnya risiko digital.
Menurut Destry, transformasi digital harus didukung sinergi antarpemangku kepentingan, sekaligus memperkuat keamanan sistem pembayaran dan perlindungan konsumen.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar. Ia mengatakan nilai ekonomi digital Indonesia mendekati US$100 miliar pada 2025 dan diproyeksikan mencapai US$180–340 miliar pada 2030.
Selain membahas ekonomi digital, FEKDI x IFSE 2026 juga menjadi momentum penguatan sinergi pemerintah dan BI dalam menjaga stabilitas harga.
BI mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2026 sebesar 3,19 persen yoy, sementara inflasi pangan bergejolak (volatile food) mencapai 4,06 persen yoy. Pemerintah dan BI menargetkan inflasi tetap berada dalam kisaran 2,5 persen plus-minus 1 persen pada 2026 dan 2027.
FEKDI x IFSE 2026 juga menghadirkan berbagai program pengembangan talenta dan inovasi digital, termasuk Digital Talent Expo, program DIGDAYA, serta edukasi mengenai perlindungan sosial digital dan layanan digital bagi aparatur sipil negara.
BI menekankan bahwa transformasi ekonomi dan keuangan digital tidak hanya bertujuan meningkatkan penggunaan teknologi, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional.(bp1)
