Medan, buanapagi.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Sumatera di Medan, Jumat (24/7/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi sistem pembayaran dalam mendukung peningkatan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
Rakorwil tersebut mempertemukan pemerintah daerah, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta jajaran Bank Indonesia guna memperkuat sinergi dalam memperluas implementasi transaksi digital di lingkungan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa, mengatakan percepatan digitalisasi sistem pembayaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Melalui sistem pembayaran digital, transaksi menjadi lebih cepat, mudah, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah.
Menurut Ameriza, perkembangan digitalisasi pembayaran di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif, terutama melalui penggunaan QRIS. Peningkatan terlihat dari sisi volume transaksi, jumlah pengguna, maupun bertambahnya pelaku usaha yang telah memanfaatkan QRIS sebagai sarana pembayaran.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan kinerja TP2DD tahun 2025, tiga provinsi dengan tingkat digitalisasi sistem pembayaran terbaik di wilayah Sumatera adalah Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Riau. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk terus memperluas digitalisasi layanan publik.
Ameriza menambahkan, ke depan percepatan digitalisasi perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian, program digitalisasi sistem pembayaran tidak hanya menjadi agenda sektoral, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Puji Gunawan, menegaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional melalui transformasi digital.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah bersama Bank Pembangunan Daerah terhadap implementasi digitalisasi sudah semakin baik. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kebijakan yang perlu diselaraskan agar tidak menjadi hambatan dalam percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Puji berharap seluruh pemerintah daerah dapat terus menyelaraskan kebijakan dengan agenda TP2DD serta mendorong berbagai inovasi dan model implementasi digitalisasi yang semakin beragam. Langkah tersebut diyakini akan meningkatkan efisiensi pelayanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat.
Rakorwil TP2DD Sumatera dihadiri oleh perwakilan Bapenda dan BPD dari 10 provinsi di Sumatera, pimpinan Bank Indonesia dari berbagai Kantor Perwakilan, Departemen Regional, serta Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran.
Dalam forum tersebut juga dibahas arah pengembangan digitalisasi sistem pembayaran sesuai Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, termasuk perluasan implementasi sistem split payment berbasis QRIS yang telah diinisiasi melalui program QRESTO di Kota Medan.
Sebagai tindak lanjut Rakorwil, Bank Indonesia bersama para pemangku kepentingan akan terus melakukan pemetaan potensi digitalisasi pada sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Sinergi dan komitmen seluruh pihak akan terus diperkuat guna mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, meningkatkan penerimaan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera yang semakin maju, tangguh, dan inklusif. (bp1)
