Jakarta, buanapagi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat penerapan tata kelola (governance), manajemen risiko, dan budaya integritas sebagai fondasi membangun sektor jasa keuangan yang tangguh, adaptif, serta berdaya saing guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam penyelenggaraan Risk and Governance Summit (RGS) 2026 bertema “Future-ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity” yang digelar di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, mengatakan tata kelola yang kuat menjadi faktor utama dalam memastikan setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada tata kelola yang mampu menerjemahkannya menjadi hasil nyata bagi masyarakat,” ujar Sophia.
Menurutnya, perkembangan risiko global yang semakin cepat dan kompleks menuntut seluruh organisasi untuk memperkuat tata kelola dan manajemen risiko. Ancaman seperti serangan siber, penyalahgunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), perubahan regulasi, ketidakpastian geopolitik, hingga perubahan iklim menjadi tantangan yang harus diantisipasi sejak dini.
Sophia menegaskan, penerapan Governance, Risk, and Compliance (GRC) kini tidak lagi sekadar memenuhi aspek kepatuhan, tetapi telah menjadi fondasi utama dalam menjaga ketahanan organisasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Ia menambahkan, penguatan GRC juga sejalan dengan Asta Cita ketujuh Pemerintah yang menitikberatkan pada reformasi birokrasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.
Melalui forum tersebut, Sophia berharap berbagai gagasan dan praktik terbaik yang dibahas dapat diterapkan secara nyata untuk meningkatkan akuntabilitas, memperkuat tata kelola, dan mendukung terwujudnya Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI yang diwakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan bahwa tata kelola yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun kredibilitas lembaga, memberikan kepastian berusaha, serta meningkatkan kepercayaan investor.
“Tata kelola yang baik bukan sekadar masalah kepatuhan, tetapi fondasi yang memperkuat kredibilitas kelembagaan, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan investor, serta pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Ferry.
Ferry juga menilai konsep future-ready governance harus mampu mengantisipasi berbagai risiko sebelum berkembang menjadi krisis, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik, volatilitas pasar keuangan, dan gangguan rantai pasok global.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI yang diwakili Direktur Jenderal Ekosistem Digital, Edwin Hidayat Abdullah, menegaskan bahwa transformasi digital harus menjadi penggerak peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.
“Digitalisasi bukanlah tujuan akhir. Digital merupakan pengungkit bagi seluruh sektor ekonomi. Karena itu, transformasi digital harus menjadi katalis peningkatan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Edwin menambahkan, tata kelola yang baik tidak menghambat inovasi, melainkan menjadi fondasi yang membangun kepercayaan sehingga kepatuhan dapat berjalan seiring dengan lahirnya inovasi yang berkelanjutan.
RGS 2026 menghadirkan dua sesi diskusi panel dan sesi GRC Insight yang membahas penguatan transparansi organisasi serta pembangunan budaya kerja berbasis nilai untuk mendukung kinerja berkelanjutan. Forum ini menghadirkan pakar dan praktisi dari dalam maupun luar negeri, termasuk perwakilan Meta, Danantara Indonesia, PT Bank CIMB Niaga Tbk, University of Antwerp, UNOPS, Orbis Business School, PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Kegiatan yang diselenggarakan secara hybrid tersebut diikuti lebih dari 20.000 peserta, terdiri atas pimpinan lembaga jasa keuangan, regulator, akademisi, asosiasi profesi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap inovasi di sektor jasa keuangan, OJK juga menggelar Innovation Paper Competition Volume 2 bertema “Building Digital Trust and Ethical Governance for Indonesia’s Future”.
Kompetisi tersebut diikuti 408 karya ilmiah dari 135 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, menunjukkan tingginya antusiasme generasi muda dalam mengembangkan inovasi di bidang tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
Melalui penyelenggaraan RGS 2026, OJK berharap kolaborasi antara regulator, industri jasa keuangan, akademisi, asosiasi profesi, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam membangun tata kelola yang efektif, memperkokoh ketahanan sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(bp1)
