Jakarta, buanapagi.com – Dalam upaya memperkuat pemanfaatan informasi geospasial untuk mendukung pengelolaan sumber daya alam, keamanan negara, dan penanggulangan bencana, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayanan, hadir sebagai pembicara dalam Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Pusat Riset Analisis dan Penerapan Informasi Geospasial (CENAGO) Institut Teknologi Bandung ini menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor untuk mengupas secara komprehensif urgensi penguatan sistem informasi geospasial di Indonesia.
Mengawali kegiatan, Kepala Pusat Center for Analysis and Applying Geospatial Information, Institut Teknologi Bandung, Wedyanto Kuntjoro, menyampaikan bahwa pusat riset ini didirikan pada akhir tahun 2025 sebagai wadah untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan geospasial secara komprehensif. Ia menjelaskan bahwa CENAGO mengusung pendekatan kolaboratif berbasis pentahelix, yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, asosiasi, serta komunitas, guna memperkuat pemanfaatan informasi geospasial dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya peran CENAGO sebagai mediator yang mampu menjembatani berbagai kepentingan dan mempercepat pengembangan sektor geospasial di Indonesia. Meskipun Indonesia dinilai memiliki keunggulan di kawasan Asia Tenggara, khususnya dalam pengembangan teknologi pemetaan hingga peta tematik, masih terdapat banyak potensi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, CENAGO membuka ruang kolaborasi dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dalam dan luar negeri, guna mendorong kemajuan bersama dalam pengembangan informasi geospasial nasional.
Selanjutnya, Rektor Institut Teknologi Bandung, Tatacipta Dirgantara, turut menyampaikan papaparannya mengenai pentingnya penguasaan dan pengembangan teknologi, termasuk teknologi geospasial yang merupakan syarat mutlak untuk mendorong transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan tidak lagi semata ditopang oleh eksploitasi sumber daya alam, melainkan oleh kemampuan suatu bangsa dalam menciptakan inovasi dan menguasai teknologi. Tanpa dukungan tersebut, bonus demografi yang dimiliki Indonesia berpotensi tidak memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional.
Ia menyoroti pentingnya kemandirian teknologi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Menurutnya, ketergantungan terhadap teknologi impor dapat menjadi hambatan dalam menciptakan ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk peran perguruan tinggi yang tidak hanya berfokus pada pendidikan, tetapi juga pada penciptaan pengetahuan, penguatan riset multidisiplin, serta pembangunan kemitraan strategis. Dalam konteks ini, pengembangan pusat riset seperti CENAGO menjadi langkah penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi geospasial.
Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial, Ibnu Sofian, menegaskan bahwa ketersediaan data geospasial yang akurat, mutakhir, dan sesuai kebutuhan menjadi fondasi utama dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam dan sektor lainnya. Ia menyampaikan bahwa pengembangan infrastruktur geospasial, termasuk penyediaan data skala besar seperti DSM, DTM, data vektor, hingga model bangunan 3D, merupakan kunci dalam mendorong pengambilan keputusan berbasis data yang lebih tepat dan efektif.
Pengembangan geospatial business berbasis open data, cloud computing, dan layanan berbasis lokasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan dukungan teknologi, sumber daya manusia, serta pemanfaatan GNSS dan observasi bumi, Indonesia diproyeksikan memiliki potensi nilai ekonomi geospasial yang besar. Ke depan, penguatan Kebijakan Satu Peta serta percepatan penyediaan peta skala besar hingga 1:5.000, yang ditargetkan selesai secara bertahap hingga 2027, diharapkan dapat menjadi landasan dalam optimalisasi berbagai sektor pembangunan, termasuk peningkatan penerimaan negara berbasis data geospasial yang akurat.
Hadir secara langsung, Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayanan, menegaskan bahwa peran informasi geospasial sangat krusial dalam mendukung percepatan penataan ruang dan investasi nasional. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini telah disetujui sekitar 1.200 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan 400 RDTR didukung anggaran pemerintah dan 100 lainnya melalui pendanaan luar negeri. Menurutnya, keberadaan RDTR yang berbasis data geospasial menjadi instrumen penting dalam mempercepat kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) serta mendorong kemudahan perizinan berusaha melalui integrasi dengan sistem OSS.
Penataan ruang tidak hanya berorientasi pada aktivitas manusia, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem, termasuk pengaturan koridor satwa, kawasan rawan bencana, serta dukungan terhadap ketahanan pangan dan energi. Konsep One Spatial Planning Policy juga terus didorong untuk mengintegrasikan perencanaan ruang darat, laut, udara, hingga ruang bawah tanah. Ke depan, digitalisasi penataan ruang akan diarahkan pada penguatan location intelligence, dengan pemanfaatan peta tematik dan analisis spasial guna menghasilkan perencanaan yang lebih adaptif, dinamis, dan berbasis data dalam mendukung pembangunan jangka panjang Indonesia.
Melalui FGD ini, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi strategis untuk memperkuat penyelenggaraan dan pembinaan informasi geospasial di Indonesia, baik dari aspek tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, hingga dukungan kebijakan dan anggaran. Penguatan tersebut menjadi langkah penting dalam menjawab berbagai persoalan keruangan yang masih terjadi, sekaligus mendukung efektivitas program pembangunan nasional. Ke depan, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan mampu menjadikan informasi geospasial sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan berkeadilan di seluruh wilayah NKRI. (bp/ril)
