36 views

Tanyakan Dugaan Laporan Korupsi Pangulu Nagori Pardomuan Bandar, Puluhan Warga Datangi Kejari Simalungun

Simalungun, buanapagi.com – Puluhan warga yang berasal dari Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, tampak mendatangi Gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Simalungun, Senin (5/4/2021).

Kedatangan warga yang dikomandoi Rosman Purba Tambak, guna mempertanyakan terkait laporan mereka ke Kejari Simalungun yang dilayangkan pihaknya pada 25 Maret 2021.

Adapun surat laporan yang dilayangkan warga Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun, ke Kejaksaan Negeri Simalungun yakni melaporkan Pangulu Julfikar Purba yang diduga melakukan korupsi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) pada tahun 2020 lalu.

“Kami tadi sudah diterima oleh Bapak Ratno Pasaribu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Simalungun dan pihaknya akan berjanji menelaah kembali pengaduan kita dan akan menindak lanjuti,” ujar Rosman Purba di pelataran Kejari Simalungun, Senin (5/4/2021).

Dikatakan Rosman, pasca pihaknya datang guna mempertanyakan soal laporan mereka, Ratno Pasaribu mengatakan, bahwa pihaknya akan meninjau langsung ke lapangam soal pengaduan masyarakat tersebut.

“Beliau (Ratno Pasaribu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Simalungun) tadi menyebutkan dalam satu minggu ini pihaknya akan meninjau langsung ke lapangan,” kata Rosman.

Lebih jauh dikatakan Rosman Purba, bahwa pihaknya sebelummnya ada malayangkan laporan pengaduan terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh Pangulu Nagori Pardomuan Nauli Jufikar Lurba.

“Pengaduan itu terkait pembangunan di desa kami dan pembagian BLT DD tahun 2020. Di desa kami, dimana warga hanya dapat empat kali penyaluran atau pencairan di bulan April, Mei dan Juni dengan masing- masing besaran Rp.600.000 ribu, lalu di bulan Desember 2020 dicairkan sebesar Rp.900.000 ribu,” ungkap Rosman.

Rosman Purba menanbahkan, ketika pihaknya menanyakan mengapa warga tidak mendapatkan BLT DD kepada pangulu, pangulu mengatakan, karena dana tersebut dipakai untuk pembangunan fisik atau pembukaan jalan.

“Kami juga memprotes kepada pangulu, soal ada warga yang tidak dapat BLT DD. Beliau (pangulu) mengatakan, ada pembangunan fisik dan sudah dilakukan, tetapi kami tidak melihat adanya pembangunan fisik itu,” pungkas Rosman

Tidak puas dengan jawaban dari pangulu tersebut, Rosman Purba kembali melakukan audiensi di kantor camat, dan hasilnya juga tidak memuaskan terhadap mereka.

“Kami sudah audensi ke kantor camat untuk klarifikasi dan konfirmasi tentang hal tersehut, disana kami kurang puas hingga menyampaikan hal itu ke Kejaksaan Negeri Simalungun untuk memproses secara hukum dan demi keadilan yang kami rasakan,” bebernya.

Dengan begitu, Rosman menyampaikan dirinya dan warga lain merasa kurang adil soal pembagian BLT DD yang mereka tidak dapatkan. “Kami hanya dapat empat kali. Sementara negara memberikan setiap bulan dan terbukti teman-teman kami yang juga warga menerima setiap bulannya,” ucapnya.

Diungkapkan Rosman Purba, di Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun diketahui penerima BLT DD mencapai 124 orang. Terakhir, penerima BLT DD hanya 24 orang lantaran tidak cukup biaya untuk disalurkan kepada warga yang lainnya.

Pembangunan fisik yang disebutkan merupakan pembukaan jalan di tahun 2020, tapi jalan yang disebutkan itu sudah dibuka pada tahun 2018. Dikatakan Rosman, benar tahun 2020 ada lewat alat berat, tetapi alat berat itu untuk membuka lahan masyarakat yakni repelanting.

“Jadi itulah yang disebutkan beliau (pangulu) pembukaan jalan. Mirisnya lagi, jalan itu tidak bisa digunakan. Jadi disini ada kebohongan-kebohongan yang harus diluruskan,” ungkapnya.

Jadi, harapan kami dari masyarakat Nagori Pardomuan Bandar Kecamatan Silau Kahean, agar pihak yang berwenang segera dapat mengusutnya, baik dari pihak kejari, kapolres dan juga inspektorat Simalungun. Fia juga menambahkan, apabila hal ini tidak di usut, kami akan melakukan demo ke Polda dan Kejatisu, ujar Rosman.

Sementara, Kasi Intel Kajaksaan Negeri Simalungun Ratno Pasaribu saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah terima laporan dan sedang mempelajarinya.

“Laporannya sudah kita terima, sedang kita pelajari dan akan ditelaah, kami mintakan pendapat pimpinan apakah harus diperiksa atau dilaporkan ke inspektorat selaku APIP,” pungkasnya.(bp/SN)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial