Medan, buanapagi.com – Komisi IV DPRD Medan minta Satpol PP Kota Medan segera bongkar tembok pagar di Jl Menteng Raya Gg Swadaya lingkungan 16, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai. Pendirian tembok dinilai menyalahi dan mengganggu akses umum. “Itu harus dibongakar, karena sejak 20 tahun lalu sudah merupakan jalan umum. Apalagi yang mendirikan pagar tidak mendapat […]
Medan, buanapagi.com – Sekretaris Komisi I DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan, menegaskan pentingnya Pemerintah Kota Medan untuk segera merumuskan dan mengalokasikan Dana Lingkungan sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kinerja Kepala Lingkungan (Kepling) di Kota Medan. Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Komisi I dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan di […]
Medan, buanapagi.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan Robi Barus SE M A P dipercaya menjabat Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penertiban Aset Daerah. Amanah itu diterima melalui rapat personalia Pansus yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Medan Wong Cun Sen di gedung DPRD Medan, Senin (24/11/2025). Dengan terpilihnya Robi Barus mengaku akan bekerja maksimal […]
Medan, buanapagi.com – Komisi III DPRD Kota Medan merekomendasikan Coju Coffee di Jalan Bunga Cempaka, Padang Bulan Selayang II, Medan Selayang untuk tetap dapat menyelenggarakan live musik, namun dengan syarat harus mematuhi etika dan mengatur volume agar tidak mengganggu warga sekitar. Rekomendasi ini disampaikan Ketua Komisi III, Salomo T.R. Pardede, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik realisasi anggaran 98 persen hingga akhir tahun 2025. “Kita memproyeksikan kemungkinan besar adalah sampai di angka maksimal di 98 persen,” kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (24/11/2025). Hal tersebut diproyeksikan dengan […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan sejumlah capaian kinerja prioritas hingga akhir kuartal III (Q3), 20 November 2025. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada 1.900-an kasus pertanahan dari target 2.002 perkara. Kasus ini meliputi sengketa tanah, konflik, dan kejahatan pertanahan. “Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan atau Sekoper, […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan sejumlah capaian kinerja prioritas kementeriannya hingga akhir kuartal III (Q3) tahun 2025. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Kuartal III merujuk pada periode bulan Juli hingga September. Rapat tersebut dipimpin Wakil […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian realisasi anggaran 2025 hingga akhir kuartal III atau bulan September 2025. Dari total pagu Rp 6,97 triliun, telah terserap anggaran sebanyak Ro 4,79 triliun atau 75,01%. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sempat terkena blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh untuk merapikan administrasi pertanahan Indonesia. Menurutnya, sejumlah persoalan tumpang tindih lahan yang muncul selama ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme kasus per kasus, melainkan membutuhkan fondasi hukum baru. “Ini perlu ada kesepakatan nasional. […]
