Asahan, buanapagi.com – Semangat memperkuat pemerintahan daerah kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Asahan melalui pelaksanaan Upacara Hari Otonomi Daerah ke – XXX Tahun 2026 yang digelar di halaman kantor bupati setempat, Senin (27/4/2026).
Upacara tersebut dipimpin Wakil Bupati Asahan Rianto SH, MAP, selaku pembina upacara. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan nasional Hari Otonomi Daerah yang diperingati setiap tahun sebagai refleksi terhadap perjalanan desentralisasi pemerintahan di Indonesia.
Sejumlah pejabat penting turut hadir, di antaranya Wakapolres Asahan Selamat Riayadi SH, SIK, MH, Ketua DPRD Kabupaten Asahan H. Efi Irwansyah Pane MKM, perwakilan Dandim 0208/Asahan, perwakilan Danlanal Asahan, Kasi Datun Kejari Asahan Dr. RM Yusuf Trisnajaya SH, MH, serta jajaran ASN dan pimpinan OPD.
Dalam amanat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan Wakil Bupati Rianto, disebutkan bahwa otonomi daerah harus mampu menjadi solusi nyata dalam pembangunan nasional.
Menurut Mendagri, otonomi daerah memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan pembangunan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tema peringatan tahun ini yakni “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kekuatan pemerintah daerah dalam mengelola potensi wilayah masing-masing.
Pemerintah pusat, kata Mendagri, menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pusat dan daerah agar pembangunan berjalan searah dan efisien. Selain itu, reformasi birokrasi harus diarahkan pada hasil nyata, bukan hanya administratif.
Digitalisasi pelayanan pemerintahan juga menjadi perhatian utama agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan transparan.
Tidak hanya itu, penguatan kemandirian fiskal daerah dinilai sangat penting agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada transfer pusat. Kolaborasi antarwilayah juga harus diperkuat untuk mempercepat pemerataan pembangunan.
Dalam menghadapi tantangan global, pemerintah daerah didorong memperkuat ketahanan pangan, menjaga stabilitas ekonomi, menghadapi dampak perubahan iklim, dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Langkah konkret seperti swasembada pangan, diversifikasi energi, pengelolaan air berkelanjutan, hingga pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional yang harus dijalankan hingga ke daerah.
Mendagri juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran. Setiap penggunaan anggaran harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat serta menghindari pemborosan yang tidak produktif.(bp/dil)
