Asahan, buanapagi.com – Upaya memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar ekonomi terus didorong melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini terlihat dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Kantor Pusat PT Bank Sumut Medan, Rabu (1/4/2026).
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin turut hadir bersama para kepala daerah lainnya se – Sumatera Utara dalam forum strategis itu.
Kegiatan dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Nasution, jajaran OPD Provinsi Sumatera Utara, serta pimpinan BUMD. Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola BUMD agar mampu berkontribusi lebih optimal terhadap pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menyampaikan komitmennya mendukung penguatan tata kelola BUMD. Menurutnya, keberadaan BUMD harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik melalui peningkatan layanan publik maupun kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Ia juga menilai koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat sangat penting dalam meningkatkan kinerja BUMD.
Gubernur Sumatera Utara menekankan bahwa BUMD harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi. Inovasi serta penerapan teknologi digital dinilai menjadi langkah penting agar BUMD dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Transformasi tersebut diharapkan mampu memperluas peluang usaha sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa profesionalisme dalam pengelolaan BUMD menjadi faktor utama keberhasilan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola yang transparan, serta pengawasan yang efektif menjadi perhatian pemerintah pusat.
Komisi II DPR RI melalui wakil ketuanya Bahtra, menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan memastikan pengelolaan BUMD berjalan sesuai regulasi. Selain itu, Komisi II juga akan mendorong penyempurnaan kebijakan untuk memperkuat posisi BUMD dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.(bp/dil)
