Jakarta, buanapagi.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, membuka kegiatan Kick Off Implementation Support Mission dengan memaparkan lima langkah strategis percepatan dan peningkatan kinerja Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Kegiatan ini berlangsung di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, pada Senin (6/10/2025).
Dalam sambutannya, Pudji menekankan pentingnya sinergi dan komitmen seluruh pihak agar pelaksanaan ILASPP dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Keberhasilan ILASPP tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran atau banyaknya kegiatan, tetapi oleh cara kita menjaganya,” ujar Pudji.
Ia kemudian menguraikan lima langkah utama untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja ILASPP:
1. Optimalisasi anggaran melalui exercise potensi anggaran yang belum terserap pada Triwulan IV.
2. Pelaksanaan kajian dan pelatihan peningkatan kapasitas SDM dengan melibatkan mitra terkait.
3. Penguatan peran Steering Committee ILASPP untuk memperkuat koordinasi dan arah kebijakan.
4. Percepatan proses pengadaan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program.
5.
6. Penyusunan Annual Work Plan (AWP) 2026, yang wajib diselesaikan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan pada November 2025 sesuai ketentuan Loan Agreement.
Pudji juga menegaskan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan integritas di setiap tahapan pelaksanaan.
“Mari pastikan program ini dijalankan secara akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Wujudkan hasil kerja yang reliable, konsisten, dan sesuai dengan standar,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar seluruh pelaksana menjauh dari sekat birokrasi dan tidak menunda kewajiban.
“Jangan puas hanya dengan seremonial atau angka di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menjelaskan bahwa ILASPP merupakan program strategis nasional dengan pembiayaan pinjaman dari Bank Dunia senilai 653 juta dolar AS atau sekitar Rp11,08 triliun. Program ini akan berlangsung selama lima tahun (2025–2029) dan melibatkan tiga kementerian/lembaga utama.
“Per 30 September 2025, realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp44,226 miliar atau 9,03% dari total pagu anggaran 2025 sebesar Rp0,49 triliun,” jelasnya.
Dari pihak World Bank, Task Team Leader Willem van der Muur menyampaikan dua poin penting yang harus diperhatikan untuk memperlancar proyek ILASPP, yakni procurement dan mitigasi risiko.
“Kami berharap misi ini berjalan lancar dan produktif serta memperkuat komunikasi antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan ini, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko Bidang Infrastruktur Nazib Faizal, jajaran Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN, serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, dan World Bank.(bp/ril)
