Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah ditetapkan memperoleh Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7,78 triliun. Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan anggaran tersebut akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyempurnakan layanan pertanahan agar semakin akurat, prudent, dan akuntabel.
“Dana yang disetujui ini akan kami gunakan dengan penuh tanggung jawab agar pelayanan semakin berbasis manajemen risiko,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Anggaran itu akan dialokasikan untuk program dukungan manajemen, pengelolaan dan pelayanan pertanahan, serta penyelenggaraan penataan ruang. Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp3,63 triliun untuk mendukung percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelenggaraan penataan ruang, serta belanja pegawai baru, termasuk CPNS dan PPPK.
“Kami mohon dukungan agar semua program ini berhasil, khususnya untuk percepatan PTSL supaya manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” kata Nusron.
Sebagai informasi, serapan anggaran Kementerian ATR/BPN pada tahun 2024 mencapai 99,04%. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap penambahan anggaran tersebut.
“Saya mendukung Rp3,63 triliun ini karena saya lihat Pak Menteri progresif. Kalau tidak didukung, beliau tidak bisa bergerak. Mudah-mudahan kita juga bisa menyisir kembali mana saja program yang manfaatnya langsung terasa bagi masyarakat,” ungkap Dede Yusuf.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam rapat tersebut, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (bp/ril)
