Tanjungbalai,buanapagi.com – Ketua Badan Pengkajian MPR RI H Djarot Saiful Hidayat menggelar acara dengar pendapat masyarakat, di Aula I Sutrisno Hadi Kantor Walikota Tanjungbalai, Jumat (11/3/2022).
Hadir dalam acara tersebut Pelaksana Tugas(Plt) Wali Kota Tanjungbalai H Waris Thalib, Wakil Ketua DPRD Tanjungbalai Syahrial Bakti, Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan Eriston Sihaloho dan Krisman Sitindaon, Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Tokoh masyarakat Tanjungbalai.
Pertemuan yang digelar oleh mantan Wagub DKI Jakarta itu, dalam rangka guna menampung menyerap aspirasi masyarakat, untuk meninjau secara langsung permasalahan yang dihadapi daerah. Kegiatan bertatap muka, selain terkait dengan permasalahan pokok-pokok haluan negara juga bertemakan khusus pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam sambutannya Plt Wali Kota Tanjungbalai H Waris Thalib mengucapkan, saat ini kami terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder, Pemerintah Propinsi maupun Pusat dalam rangka membenahi Kota ini melalui program strategis baik Infrastruktur, peningkatan pemulihan ekonomi, Pendidikan, Kesehatan dan lainnya.
“Kita tetap optimis Insya Allah akan bekerja dengan baik untuk kemajuan Kota Tanjungbalai meskipun saat ini bertugas hanya melanjutkan pekerjaan dan saya berharap kepada seluruh OPD agar membantu saya dalam menjalankan roda pemerintahan”, ujar Waris.
Saat ini, kata Waris, kita mempunyai nelayan kurang lebih 15.000 orang dengan hasil Ikan ratusan ton setiap harinya, namun kondisinya saat ini kita tidak memiliki Tempat Pelelangan Ikan (TPI), harapnya.
“Kita sangat prihatin melihat usia Kota Tanjungbalai yang sudah sangat tua tapi tidak memiliki TPI, Pemkot Tanjungbalai berharap agar pemerintah pusat membantu pembangunan TPI di Tanjungbalai, pungkas Waris.
Pada kesempatan itu, H Djarot sangat mengapresiasi kehadiran para warga dan OPD di Kota Tanjungbalai. Ia menegaskan, kedatangannya merupakan tugas negara dan bukan untuk kampanye.
“Saya disini melaksanakan konstitusi dan tugas negara sebagai Ketua Badan Pengkajian MPR RI,” kata H Djarot menegaskan.
Selanjutnya Djarot menyampaikan ada tiga tugas dan tanggung jawabnya sebagai badan pengkaji MPR RI yakni mengkaji, mengevaluasi pelaksanaan UUD RI 1945 dan menjaring aspirasi masyarakat tentang pokok pokok haluan negara serta mengevaluasi TAP MPR no 1 tentang etika berbangsa dan bernegara serta tentang ekonomi kerakyatan.
“Kita berharap ada masukan dari bapak dan ibu serta para tokoh-tokoh masyarakat juga bisa memberikan masukan sehingga diharapkan tahun 2024 itu sudah bisa dirumuskan pokok-pokok haluan negara, apakah itu didasarkan kepada TAP MPR atau Undang-Undang”, jelas Djarot. (bp/Farhan).
