Asahan, buanapagi.com – Pemerintah Kabupaten Asahan terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengoptimalkan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan terpadu yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian bagi masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari keikutsertaan Wakil Bupati Asahan, Rianto, SH, MAP, dalam kegiatan Optimalisasi Peran Mal Pelayanan Publik dalam Pemulihan Pelayanan Publik Pascabencana yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI, Komjen Pol. (Purn) Prof. Dr. H. Purwadi Arianto, M.Si., Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, serta para kepala daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah se-Sumatera Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan bahwa pemulihan pelayanan publik setelah bencana harus menjadi perhatian serius seluruh pemerintah daerah.
Menurut Bobby, penanganan pascabencana tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur yang mengalami kerusakan. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan masyarakat kembali mendapatkan pelayanan pemerintahan secara normal.
Ia juga mengungkapkan bahwa dari total 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, baru delapan daerah yang telah memiliki MPP aktif. Kabupaten Asahan termasuk di antara daerah yang sudah mengoperasikan fasilitas pelayanan terpadu tersebut.
Bobby berharap pemerintah daerah yang telah memiliki MPP terus melakukan pembenahan, baik dari sisi kualitas maupun penambahan jenis layanan. Sementara daerah yang belum memilikinya diharapkan segera mempersiapkan pembangunan MPP.
Wakil Menteri PANRB RI Purwadi Arianto dalam arahannya mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota dalam meningkatkan mutu pelayanan publik.
Ia menyebutkan, bencana berpotensi menghambat aktivitas pelayanan pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terlayani meskipun daerah sedang menghadapi proses pemulihan.
Menurutnya, MPP menjadi representasi birokrasi sekaligus bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan berkualitas. “Pemerintah harus mampu menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus menyesuaikan diri dengan sistem kerja pemerintah,” ujarnya.
Terpisah, Wakil Bupati Asahan Rianto menyampaikan bahwa Pemkab Asahan akan terus melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan MPP.
Ia mengatakan, keberadaan MPP merupakan instrumen penting untuk mengintegrasikan berbagai layanan sehingga masyarakat dapat mengakses kebutuhan administrasi secara lebih efektif.
Ke depan, Pemkab Asahan akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan, memperluas jenis layanan, serta memperkuat koordinasi antarinstansi. Rianto berharap MPP Kabupaten Asahan semakin optimal dalam memberikan pelayanan yang transparan, mudah diakses, dan tidak berbelit-belit.
Ia menegaskan bahwa kepuasan serta kepentingan masyarakat harus menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan pelayanan publik pemerintah daerah.(bp\dil)
