Palu, buanapagi.com – Pengamat publik Sulawesi Tengah, Salim, mengusulkan agar semua calon pemimpin, mulai dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, hingga Legislatif, diuji terlebih dahulu oleh universitas dan KPK sebelum dicalonkan oleh partai politik.
Usulan itu disampaikan Salim saat dimintai pendapat mengenai kondisi pengelolaan negara pascareformasi di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026).
Menurut Salim, persoalan utama bangsa saat ini adalah hilangnya kejujuran pemimpin setelah berkuasa. Sebelum naik, calon pemimpin mengumbar janji manis. Setelah naik, mereka tidak lagi memperhatikan rakyat yang mendukungnya.
Akibatnya, rakyat tidak percaya lagi dan muncul kelompok-kelompok yang sakit hati. Reformasi pun dinilai tidak tuntas karena korupsi tetap berjalan dengan cara yang lebih brutal.
“Partai tidak boleh lagi asal mencalonkan orang yang hanya bisa berteriak,” ujar Salim.
Salim menegaskan, pengujian itu berlaku untuk semua level. Calon Presiden, calon Gubernur, calon Wali Kota, calon Bupati, dan calon Legislatif harus diuji secara ketat. Pengujian meliputi wawasan, keahlian, karakter, rekam jejak, dan harta kekayaan calon.
Pengujian itu harus melibatkan universitas besar seperti UGM, UI, Universitas Sumatera Barat, dan universitas di Indonesia Timur. Aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK juga dilibatkan sebagai panitia kecil untuk mewawancarai calon dan mencegah korupsi sejak awal.
“Kalau lulus uji, baru boleh dicalonkan. Jadi siapa pun yang dipilih rakyat, semuanya sudah teruji,” kata Salim.
Ia meyakini, jika sistem itu berjalan, rakyat akan memilih secara rasional. Rakyat tidak lagi memilih karena uang atau karena calon paling keras berteriak.
Salim juga mengusulkan pemotongan generasi. Tokoh yang sudah bermasalah jangan lagi diberi kuasa. Selain itu, pemilihan Gubernur dan Presiden cukup melalui perwakilan atau DPRD untuk meredam politik uang, sementara pemilihan Bupati dan Wali Kota tetap dilakukan secara langsung.(bp/mad)
