Asahan, buanapagi.com – Pemerintah Kabupaten Asahan menyatakan kesiapan untuk mendukung pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap pengelolaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto SH MAP, saat membuka Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI yang berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Rianto menyampaikan bahwa pemeriksaan merupakan bagian penting dalam memastikan pengelolaan anggaran pemerintah daerah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memberikan dukungan maksimal kepada tim pemeriksa, terutama dalam menyiapkan dokumen dan data yang diperlukan selama proses pemeriksaan berlangsung.
Rianto menegaskan, sikap terbuka dan kooperatif dari seluruh OPD merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ungkapnya.
Ia berharap pemeriksaan yang dilaksanakan BPK RI tidak hanya menjadi proses penilaian terhadap kepatuhan administrasi dan pelaksanaan anggaran, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Menurutnya, hasil pemeriksaan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola belanja barang dan jasa maupun pelaksanaan belanja modal infrastruktur.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan kegiatan rutin yang menjadi bagian dari tugas dan kewenangan BPK RI.
Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan difokuskan pada penilaian kepatuhan pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Dwi juga menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan pemeriksaan khusus. Fokus utamanya adalah memastikan setiap pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
Adapun pelaksanaan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama 29 hari ke depan. Ruang lingkupnya mencakup Tahun Anggaran 2026, dengan perhatian pada aspek kepatuhan, ketertiban, dan kesesuaian pelaksanaan belanja daerah.
Ia berharap seluruh jajaran Pemkab Asahan dapat membangun koordinasi dan komunikasi yang baik dengan tim pemeriksa agar setiap kebutuhan pemeriksaan dapat dipenuhi secara tepat.
Entry Meeting tersebut dihadiri para asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan dan pimpinan organisasi perangkat daerah.(bp\dil)
