Medan, buanapagi.com – Ketua Fraksi PAN-Perindo DPRD Kota Medan, T. Bahrumsyah, menilai besarnya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan kemiskinan masyarakat. Hal ini terlihat dari masih banyaknya persoalan mendasar, mulai dari akses pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan kerja hingga keamanan lingkungan.
Hal tersebut disampaikan Bahrumsyah saat menggelar Sosialisasi ke-XI Tahun Anggaran 2026 terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Jalan Gulama, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Bahrumsyah, kemiskinan bukan sekadar persoalan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan belum terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Di antaranya hak memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan serta lingkungan yang aman dan nyaman.
“Persoalan kemiskinan harus dilihat secara menyeluruh. Masyarakat miskin tidak hanya membutuhkan bantuan ekonomi, tetapi juga harus mendapatkan pemenuhan hak-hak dasarnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor pendidikan yang setiap tahunnya mendapat alokasi sekitar 20 persen dari APBD Kota Medan atau mencapai Rp1,4 triliun. Namun, besarnya anggaran tersebut dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan pendidikan, khususnya di kawasan Medan bagian Utara.
Di wilayah Belawan, misalnya, masih banyak anak yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Bahkan, tidak sedikit ijazah yang belum dapat ditebus sehingga menghambat anak-anak untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya mengukur keberhasilan program dari besarnya anggaran yang telah dibelanjakan. Hal terpenting adalah sejauh mana anggaran tersebut memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Output programnya mungkin anggaran sudah terserap, tetapi outcome-nya bagaimana? Faktanya, masih banyak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Program beasiswa yang diluncurkan juga belum mampu menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Medan tersebut.
Persoalan serupa juga terjadi pada sektor kesehatan. Bahrumsyah menyebutkan, sekitar Rp1,2 triliun APBD Kota Medan setiap tahun dialokasikan untuk urusan kesehatan. Namun, besarnya anggaran tersebut menurutnya belum sepenuhnya tercermin dalam peningkatan kondisi kesehatan masyarakat.
Ia menyebut masih tingginya jumlah pasien yang berobat ke rumah sakit hingga menyebabkan fasilitas pelayanan kesehatan kerap dipenuhi masyarakat.
Bahrumsyah juga menyinggung keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan program Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, program jaminan kesehatan harus dibarengi dengan upaya promotif dan preventif agar masyarakat tidak hanya mudah mendapatkan pengobatan, tetapi juga mampu menjaga kesehatannya.
“Jangan sampai pemerintah hanya fokus pada pembiayaan pengobatan. Edukasi kesehatan dan pencegahan penyakit juga harus diperkuat agar masyarakat bisa hidup lebih sehat,” katanya.
Selain pendidikan dan kesehatan, Bahrumsyah turut menekankan pentingnya pemenuhan hak atas rasa aman. Ia meminta program pemasangan kamera pengawas atau CCTV diarahkan secara tepat, terutama di kawasan permukiman padat penduduk, kantong-kantong kemiskinan serta wilayah yang rawan tindak kriminalitas.
Menurutnya, keamanan lingkungan merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, pemasangan CCTV harus menjadi bagian dari sistem pengawasan lingkungan yang memberikan manfaat langsung bagi warga.
Sementara terkait hak atas pekerjaan, Bahrumsyah mendorong Pemko Medan memperbanyak program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan.
Pelatihan tersebut diharapkan dapat membekali masyarakat dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan dunia kerja maupun membuka peluang usaha secara mandiri.
“Masyarakat yang putus sekolah jangan dibiarkan tanpa keterampilan. Mereka harus diberikan pelatihan agar memiliki kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan usaha sendiri,” ungkapnya.
Bahrumsyah kemudian mengingatkan bahwa Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan telah mengatur secara jelas hak-hak masyarakat miskin serta kewajiban pemerintah daerah dalam pemenuhannya.
Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa perda tersebut bertujuan menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap serta mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin.
Sementara Bab IV Pasal 9 mengatur hak masyarakat miskin untuk mendapatkan kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih, sanitasi layak, lingkungan hidup yang sehat, rasa aman dari ancaman kekerasan serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.
Selanjutnya, Pasal 10 menyebutkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut dibiayai melalui APBD. Bahkan, pemerintah daerah diwajibkan menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
Bahrumsyah berharap ketentuan perda tersebut tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar diterjemahkan ke dalam program dan kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan penanggulangan kemiskinan harus diukur dari meningkatnya akses pendidikan, membaiknya derajat kesehatan, terbukanya lapangan pekerjaan serta terciptanya lingkungan yang aman dan layak bagi seluruh warga Kota Medan. (bp1)





