Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menemukan masih banyak rumah milik masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum bersertifikat. Jumlah mencapai 11 juta bidang tanah.
Untuk menertibkan hal ini, pemerintah memberikan kemudahan kepada MBR dengan memberikan sertifikat gratis. Lantas, kriteria MBR seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan ini?
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dalu Agung Darmawan MBR yang bekerja di sektor formal dan informal bisa mendapat kesempatan yang sama. Maksud sektor formal adalah yang memiliki penghasilan tetap, sementara informal adalah yang tak tetap jumlahnya.
Syarat untuk MBR yang Bekerja di Sektor Formal
Jika pemohon bekerja di sektor formal, salah satu pertimbangannya adalah dilihat dari penghasilan per bulannya. Baik seorang diri atau bersama pasangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 berikut ketentuan penghasilan seseorang yang termasuk MBR.
Zona 1 mencakup Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat batas penghasilannya sebesar Rp 8,5 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 10 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 10 juta untuk peserta Tapera.
Zona 2 meliputi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali batas penghasilnya sebesar Rp 9 juta untuk yang tidak kawin dan Rp 11 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp 11 Juta untuk peserta Tapera.
Zona 3 mencakup Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya batas penghasilannya sebesar Rp 10,5 Juta bagi yang tidak kawin dan Rp12 juta untuk yang sudah kawin, serta Rp12 Juta untuk peserta Tapera.
Zona 4 meliputi wilayah Jabodetabek sebesar Rp 12 Juta untuk yang tidak kawin dan Rp 14 Juta untuk yang sudah Kawin, serta Rp 14 Juta untuk peserta Tapera.
Selain itu, MBR juga perlu menyerahkan surat yang menerangkan bahwa dirinya termasuk dalam kategori MBR dari kepala desa atau lurah setempat. Bentuknya juga bisa berupa surat verifikasi atau validasi sektor formal dari tempat pemohon bekerja.
Syarat untuk MBR yang Bekerja di Sektor Informal
Masyarakat yang bekerja di sektor informal umumnya tidak memiliki slip gaji atau keterangan yang jelas berapa penghasilannya. Oleh karena itu, pemohon hanya diminta untuk menyerahkan surat dari kepala desa atau lurah setempat yang menerangkan bahwa dirinya termasuk dalam kategori MBR berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga:
Urus Sertifikat Tanah Sering Ngaret, Kementerian ATR Ungkap Biang Keroknya
Jenis Rumah MBR yang Akan Dibantu Pemerintah untuk Dapat Sertifikat
1. Program Bantuan Pemerintah
Program bantuan pemerintah di bidang perumahan bagi MBR yang perlu dilakukan verifikasi dan validasi data dengan berkoordinasi kepada Kementerian/Lembaga yang memiliki program bantuan perumahan.
“Kriteria target kegiatan, di situ ada Program Bantuan Pemerintah. Salah satunya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Di tahun 2025 dan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada program Rumah Harapan. Di situ rincian dari kegiatan-kegiatan itu bedah rumah, dan seterusnya,” kata Dalu dalam acara Konferensi Pers Update PHTC/Program Prioritas serta Transformasi Layanan Pertanahan dan Percepatan Sertifikasi Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), di Kantor Bakom RI, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026).
2. Program Pembiayaan Perbankan
Rumah yang dibeli dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Nantinya pihak perbankan akan melakukan verifikasi subjek penerima program pembiayaan.
3. Kluster Mandiri
Permohonan masyarakat yang memenuhi kriteria MBR, namun belum memperoleh bantuan. Rumah ini didirikan sendiri oleh masyarakat, tetapi kondisinya tidak layak dan pemiliknya termasuk MBR. (bp/ril)
