Medan, buanapagi.com – Fraksi Hanura-PKB DPRD Medan meminta Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk melakukan evaluasi biaya pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) agar tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan PBG dapat meningkat dan sektor PAD juga dapat mengalami peningkatan.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Hanura-PKB, Lailatul Badri, saat menyampaikan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan T.A 2024, Selasa (10/6/25) di Gedung DPRD Kota Medan.
Lailatul Badri juga mengkritisi kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) yang tidak sejalan dalam persoalan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu, Fraksi Hanura-PKB juga mengkritisi kinerja Satpol PP Kota Medan yang terkesan melakukan pembiaran karena tidak berani menindak bangunan yang tidak memiliki izin.(bp1)
