Medan, buanapagi.com – Anggota DPRD Medan dari berbagai daerah pemilihan (Dapil) menyampaikan hasil reses mereka dalam rapat paripurna DPRD Medan, Selasa (25/3/2025).
Dalam laporan yang disampaikan, masing-masing anggota DPRD menyoroti berbagai permasalahan yang disampaikan oleh warga di dapilnya masing-masing, mulai dari infrastruktur, drainase, keamanan, pelayanan publik, hingga bantuan sosial. Ketua DPRD Medan, Drs Wong Chun Sen, yang memimpin rapat paripurna bersama Wakil Ketua H. Zulkarnaen dan Rajudin Sagala, menegaskan bahwa hasil reses ini harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar program pembangunan bisa lebih tepat sasaran.
Anggota DPRD Medan dari Dapil I Lily yang meliputi Kecamatan Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Petisah, dan Medan Baru, melaporkan bahwa masyarakat di daerah ini masih banyak mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan drainase yang buruk.
Di Kelurahan Dwikora, masyarakat meminta perbaikan jalan di Jl. Setia Luhur Gang Takdir, sementara di Jl. Pembangunan I, warga mengusulkan pengorekan parit untuk mengatasi genangan air yang sering terjadi. Warga di Jl. Gatot Subroto juga meminta perbaikan trotoar dan lampu jalan untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki.
Selain itu, warga di Kecamatan Medan Petisah juga meminta agar Pemko segera memperbaiki fasilitas umum, seperti perbaikan gedung sekolah yang sudah mulai rusak serta pembangunan fasilitas olahraga yang memadai bagi anak muda di daerah tersebut.
Warga di Kelurahan Sei Putih Barat meminta agar Sungai Sei Sikambing dinormalisasi guna mencegah banjir yang kerap terjadi saat hujan deras. Sementara itu, warga di Jl. Klambir 5 Lingkungan 1, Kelurahan Tanjung Gusta, meminta agar drainase segera diperbaiki untuk menghindari genangan air yang menyebabkan jalan menjadi licin dan berbahaya bagi pengendara.
Selanjutnya Tia Ayu Anggraini dari Dapil II, yang meliputi Kecamatan Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, permasalahan utama yang disampaikan oleh warga adalah jalan, banjir, sampah, dan keamanan.
Persoalan keamanan juga menjadi isu yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Warga di Kecamatan Medan Marelan dan Medan Labuhan merasa resah dengan meningkatnya aksi kriminalitas, terutama maraknya geng motor dan begal yang sering beraksi pada malam hari. Mereka meminta agar patroli keamanan ditingkatkan, posko keamanan dibangun di setiap kelurahan, serta diadakan pawai keamanan untuk mencegah tawuran dan aksi premanisme. Selain itu, tawuran antar remaja di Kelurahan Pekan Labuhan serta aktivitas preman di Simpang Canang, Jalan Tambak, Lingkungan XVII, juga menjadi perhatian serius yang membutuhkan tindakan tegas dari aparat keamanan.
Selain masalah infrastruktur dan keamanan, warga juga mengeluhkan layanan administrasi kependudukan yang dianggap masih kurang optimal. Keterbatasan blanko e-KTP menjadi kendala utama yang menyebabkan banyak warga kesulitan mengurus dokumen identitas mereka. Oleh karena itu, mereka meminta Pemko Medan untuk memperbanyak ketersediaan blanko e-KTP serta mempercepat proses pengurusan akta kelahiran.
Faisal Arbie dari Dapil III, yang mencakup Kecamatan Medan Deli, Medan Timur, Medan Perjuangan, Medan Tembung, dan Medan Denai, warga banyak mengeluhkan layanan administrasi kependudukan yang dianggap lamban.
Di sektor kebersihan, warga di Jl. Platina V, Lingkungan XII, Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Deli, mengeluhkan pengangkutan sampah yang tidak terjadwal dengan baik sehingga menyebabkan penumpukan sampah. Mereka juga meminta agar tarif pungutan sampah sebesar Rp 20.000 per rumah tangga dikaji ulang karena dianggap terlalu membebani warga.
Banyak warga yang mengalami kesulitan dalam mengurus e-KTP karena keterbatasan blanko yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, warga juga meminta agar pengurusan akta kelahiran dan kartu keluarga lebih dipermudah, terutama bagi warga yang baru pindah atau baru menikah.
Di sektor kesehatan, masyarakat meminta agar BPJS Mandiri dapat diubah menjadi BPJS gratis bagi warga yang kurang mampu. Mereka juga mengusulkan agar program Universal Health Coverage (UHC) diperluas cakupannya sehingga lebih banyak warga yang bisa mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis.
Selain itu, warga juga meminta perbaikan fasilitas Puskesmas di beberapa wilayah, terutama di Medan Tembung dan Medan Denai, karena sering mengalami kekurangan tenaga medis dan keterbatasan obat-obatan.
Anggota DPRD dari Dapil IV Agus Setiawan, yang mencakup Kecamatan Medan Johor, Medan Amplas, Medan Maimun, dan Medan Kota, menyoroti masalah kemacetan di beberapa titik, terutama di kawasan Pajak Melati.
Warga meminta agar Pemko Medan segera menertibkan pedagang yang berjualan di bahu jalan serta mengatur arus lalu lintas di daerah tersebut agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang menyebabkan macet.
Selain itu, warga di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, meminta agar jumlah personel kebersihan ditambah untuk memastikan lingkungan tetap bersih dan nyaman.
Iswanda Ramli dari Dapil V, yang mencakup Kecamatan Medan Area, Medan Kota, Medan Sunggal, dan Medan Barat, isu utama yang disampaikan oleh warga adalah pendataan ulang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Masyarakat meminta agar Pemko Medan melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Selain itu, warga juga berharap agar ada program pelatihan kerja bagi anak muda yang belum mendapatkan pekerjaan, terutama di bidang keterampilan seperti teknik otomotif, kuliner, dan teknologi informasi.
Dalam rapat paripurna ini, DPRD Medan berharap agar seluruh hasil reses yang telah disampaikan dapat masuk dalam skala prioritas Pemko Medan untuk tahun anggaran 2026. Ketua DPRD Medan, Wong Chun Sen, menegaskan bahwa koordinasi antara DPRD dan Pemko Medan harus semakin ditingkatkan agar program-program yang diusulkan benar-benar bisa terealisasi.
Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Putra Bayu Waas, yang turut hadir dalam rapat paripurna ini, berjanji akan menindaklanjuti semua usulan yang telah disampaikan oleh DPRD Medan. Ia meminta kepada seluruh OPD terkait untuk segera melakukan kajian terhadap berbagai permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat agar pembangunan Kota Medan semakin merata dan berkelanjutan.(bp1)
