Simalungun, buanapagi.com – Pelaksanaan pembangunan parit pasangan di Nagori (desa) Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara diduga tidak sesuai petunjuk teknis (Juknis).
Pasalnya, sesuai dengan amatan awak media bersama tim dilokasi pekerjaan pada, Selasa (27/7/2021), proyek yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2021 itu ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang disinyalir dapat mempengaruhi kualitas daripada bangunan dan bahkan diduga kuat bisa merugikan negara.
Kejanggalan yang dimaksud pada Proyek yang terlihat hampir rampung itu
antara lain, seperti jenis material semen yang dipergunakan ukurannya tidak sama, ada ukuran 50 kg dan ada yang berukuran 40 kg.
Selanjutnya ukuran batu padas yang sudah terpasang khususnya bagian bawah memiliki ukuran besarannya bervariasi yang mana pecahannya terkesan tidak sesuai dengan petunjuk teknis. Hal ini disinyalir bagian daripada modus operandi untuk meminimalisir material semen dan pasir, yang pada akhirnya kualitas bangunan sangat diragukan.
Selain itu, informasi yang dihimpun dari para pekerja yang mengaku mendapat upah yang bervariasi, ada yang memperoleh upah Rp.80 ribu dan ada yang lebih minim yakni Rp.60 ribu.
Salah seorang pria yang enggan namanya disebutkan diberita ini saat ditemui pada jam istirahat, mengaku hanya sebagai pekerja. Pria separuh baya itu mengaku tidak mengetahui penyebab jenis ukuran semen yang bervariasi. Dia juga mengatakan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) bernama Dapid Manurung yang juga merupakan perangkat Nagori di Pemerintahan Nagori Saribu Asih.
Secara terpisah, Dapid Manurung saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon seluler tidak dapat dihubungi.
Kemudian Pendamping Desa (PD) bermarga Pasaribu saat dikonfirmasi melalui telepon seluler mengaku akan datang ke lokasi proyek parit pasangan, namun hingga beberapa jam ditunggu petugas yang mendapat honorium dari Pemerintah itu tidak kunjung datang.
Ironisnya, ketika dihubungi kembali pria yang memiliki tugas mendampingi pelaksanaan Pembangunan Dana Desa sebagaimana diamanahkan pemerintah pusat tidak bersedia mengangkat telepon meski nada panggilan telepon terdengar tersambung.(bp/SN)
