Medan, buanapagi.com – Raperda Pecabutan Perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah Disahkan,
Diharapkan Pemko Medan bisa segera menindaklanjuti.
Paripurna Rancangan Peraturan Daerah kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pinjaman Daerah yang sempat tertunda sehari sebelumnya, Selasa (1/12/2020) dalam sidang lanjutan disahkan menjadi peraturan Daerah (Perda).
Pengesahan tersebut ditandai dengan penandatangan pimpinan DPRD Medan dengan Pjs Walikota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT disaksikan fraksi-fraksi DPRD Medan yang hadir dan Plt Sekwan DPRD Medan, Hj. Alida, SH membacakan konsep keputusan DPRD Medan dan konsep persetujuan bersama serta sambutan disampaikan Pjs Walikota Medan Ir Arief Sudarto Trinughroho MT.
Dalam paripurna itu, Hasyim, SE yang memimpin sidang menyampaikan sebanyak 37 orang hadir baik lansung mampun tidak langsung dan 13 rang tidak hadir.
“Apakah Rancangan Peraturan Daerah kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah ini dapat disahkan, sah”, jawab anggota DPRD yang berhadir dalam paripurna tersebut.
Selanjutnya, Plt Sekwan DPRD Medan, Hj. Alida, SH membacakan konsep keputusan DPRD Medan setelah memperhatikan, hasil rapat Banmus DPRD kota Medan 30 Nopember 2020, laporan hasil rapat Pansus pembahasan Ranperda kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah tanggal 30 Nopember 2020 dan pendapat-pendapat fraksi DPRD kota Medan yang disampaikan rapat paripurna DPRD kota Medan tanggal 30 Nopember 2020.
Menetapkan keputusan DPRD kota Medan tentang persetujuan Ranperda kota Medan tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah, yakni menyetujuai Ranperda tentang tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Ketua DPRD Medan Hasyim yang ditemui seusai pengesahan menyampaikan, dengan disahkannnya Pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pinjaman Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku lagi yang nantinya akan dibuat dalam lembaran daerah.
Diharapkan Pemko Medan bisa segera menindak lanjuti yang bisa melaksanakan Perda yang sudah disahkan pencabutan Perda yang sudah disahkan terkait dengan pencabuatan dari Perda nomor 1 tahun 2013 pinjaman daerah ini.
Sementara Plt Walikota Medan dalam sambutannya mengatakan, pebangunan kota Medan membutuhkan dana yang cukup besar, sementara sisi lain kemampuan anggaran Pemko Medan sangat terbatas untuk membiayai sesuruh pembangunan yang dibtuhkan masyarakat baik infrastruktur, sosial dan ekonomi.
Pemerintah kota Medan belum sanggup menuntaskan permasalahan yang ada.Dukungan pemiayaan dari berbagai sumber sangat dibutuhkan Pemko Medan dalam menukses kota Medan.
Maka Pemko Medan melakukan penguatan kafasitas fiskal daerah melalui pinjaman kepada lembaga pusat investasi pemerintah Kementerian Keuangan RI. Pinjaman tersebut rencananya akan digunakan ekonomi dan sosial masyatakat.(bp1)
