Medan, buanapagi.com – Fraksi Nasdem Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Medan meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan lebih memperhatikan RS. Pirngadi Medan sebagai salah satu rumah sakit rujukan daerah penanganan covid-19, untuk mengoptimalkan pelayanan dan penambahan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan seperti PCR dan fasilitas lainnya dan memaksimalkan pemakaian fasilitas preventif dan pemasangan helver filter.
Hal ini disampaikan T. Edriansyah Rendy, SH dalam pemandangan umum Fraksi NasDem DPRD Medan terhadap R APBD Kota Medan TA 2021 dalam sidang paripurna dewan, Selasa, (3/11/2020).
Selain itu, Fraksi Nasdem juga menyoroti masalah penyelenggaraan BPJS dan meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan agar segera mengevaluasi provider BPJS yang melanggar aturan seperti belum adanya UKL/UPL atau AMDAL.
“Fraksi NasDem melihat program ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut hidup masyarakat miskin, terutama pengelolaannya harus lebih profesional. Kami berharap agar Tahun 2021, Pemko Medan dapat menambahkan 200 ribu peserta BPJS gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid-19”, ujarnya.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU). Di saat musim hujan, parit masih bermasalah dengan genangan air. Air selalu meluap ke jalan dan tergenang sehingga menganggu pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya.
“Anggaran untuk pembangunan sistem drainase perkotaan pada R. APBD 2021 sebesar Rp. 101,4 miliar lebih. Dan anggaran tersebut cukup besar. Kami berharap agar Pemko Medan membuat rencana pembangunan yang lebih akurat sehingga setiap saluran drainase dari saluran primer, sekunder hingga menuju aliran sungai di Kota Medan benar-benar terkoneksi”, katanya.
Hal lainnya, kata Rendy, anggaran dan program di Dinas PKP2R menyangkut peningkatan kwalitas kawasan pemukiman kumuh di Kota Medan dengan sasaran rumah tidak layak huni yang hanya dianggarkan Rp. 17,8 miliar, menurut Fraksi NasDem terlalu minim. Terlebih saat ini, Pandemi Covid-19 yang berdampak pada perekonomian, sehingga banyak masyarakat tak mampu membenahi rumah tempat tinggalnya.
Selanjutnya, masalah retribusi parkir saat ini masih menjadi sorotan tajam. Dalam rancangan anggaran ditargetkan pendapatan dari retribusi pelayanan parkir tepi jalan hanya sebesar Rp. 30,4 miliar lebih. Dan Fraksi NasDem menilai pendapatan dari retribusi pelayanan parkir terlalu kecil dibanding kondisi lapangan. Dishub Medan diminta segera melakukan penataan lokasi parkir tepi jalan dan mengkaji ulang target fari lokasi parkir untuk maksimalkan potensi PAD dari retribusi parkir. (bp1)
