Medan, buanapagi.com – Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengalihkan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) pada tahun 2019 sebesar Rp 506,6 miliar dialihkan untuk menambah peserta BPJS gratis atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) agar bisa memcakup seluruh masyarakat menengah ke bawah.
“Jadi masyarakat tidak perlu terbebani dan khawatir akan biaya pengobatan maupun kesehatan mereka dan keluarga. Karena memang pemerintah berkewajiban membantu masyarakat yang sangat membutuhkan khususnya dalam kondisi pandemi covid ini,” ujar Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan, Afif Abdillah kepada wartawan, Minggu (19/7/2020).
Dikatakannya, saat ini pengelolaan infrastruktur tidak efektif dan efisien karena masih banyak infrastruktur yang kondisi masih bagus diperbaiki, sedangkan yang rusak tidak diperbaiki sama sekali. Sehingga banyak anggaran yang tidak tepat sasaran penggunaannya dan terjadilah Silpa ditahun 2019.
“Jadi lebih baik kita arahkan BPJS gratis ke seluruh masyarakat menengah bawah di Kota Medan dan sudah kita minta juga melalui Komisi II DPRD Medan ke Kadis Kesehatan Medan,” ucap anggota Komisi II DPRD Medan ini.
Lanjut Afif, Pemko melalui Dinas Kesehatan telah membuat kajian, pendataan dan programnya sehingga alokasi BPJS gratis ini bisa dijalankan tanpa bersebrangan dengan aturan yang ada. “Misalnya namanya dibuat menjadi Jaminan Kesehatan Medan, karena kalau PBI kan sudah ada aturannya,” imbuh Afif.
Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan ini juga menyatakan, Pemko Medan sudah saatnya mewujudkan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) atau Cakupan Semesta Jaminan Kesehatan, agar seluruh warga Kota Medan tercover kesehatannya. “Kota Medan ini kan kota besar, ibukota nya Propinsi Sumatera Utara. Yang artinya PAD nya lebih banyak dan bisa dimanfaatkan untuk mencover jaminan kesehatan seluruh warganya. Jadi untuk mencapai UHC ini memang dibutuhkan komitmen yang tegas dari kepala daerahnya untuk kesejahteraan warganya,” pungkas Afif.
Lemah
Afif juga menilai Pemko Medan terlalu lemah dalam mengawasi pelaksanaan APBD Medan Tahun Anggaran 2019, di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) selaku instansi pengguna anggaran.
“Pemko tidak dapat melaksanakan dengan baik apa yang telah diprogramkan di APBD 2019. Dampaknya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak tercapai. Beberapa OPD yang serapan anggarannya rendah yakni Dinas Perkim, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Satpol PP dan Dinas Perdagangan,” ungkapnya.
Afif mengambil contoh Dinas Perkim. Serapan anggaran untuk pembangunan perbaikan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah masih terlalu kecil, hanya 76 persen dari yang dianggarkan Rp15,560 miliar lebih. Yang terealisasi hanya Rp11,8 miliar lebih.
“Begitu juga dengan dinas-dinas lainnya. Bahkan Silpa di Dinas Pendidikan terlalu besar. Anggarannya Rp1.041 triliun lebih yang terealisasi hanya Rp919,543 miliar lebih,” katanya.
Khusus di Dinas Pendidikan, sebut Afif, perhatian Pemko Medan kepada kesejahteraan guru honorer masih rendah. Padahal mayoritas tenaga pendidik di kelas adalah guru honorer.
“Begitu juga penggunaan dan penyaluran dana BOS dan PIP masih ada yang tidak tepat sasaran. Ini harus menjadi perhatian serius. Pemko Medan belum melakukan langkah-langkah yang tepat dan tegas terhadap penetapan prioritas kebijakan yang telah diprogramkan dalam upaya peningkatan PAD,” tutur Afif. (bp1)
