Denpasar, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran Masyarakat Ahli Survey Kadaster Indonesia (MASKI) sebagai mitra strategis Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan administrasi pertanahan yang tertib, akurat, dan berintegritas. Hal ini disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Musyawarah Nasional (Munas) MASKI 2025, di Bali, Selasa (25/11/2025). “Bapak/Ibu […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian progres kerja hingga triwulan III dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025). Salah satu yang ia sampaikan adalah data penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan hingga November 2025 yang […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menargetkan realisasi anggaran di akhir tahun 2025 bisa mencapai 98%. Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Senin (24/11/2025), ia melaporkan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II progres capaian anggaran sampai bulan November ini. […]
Jakarta, buanapagi.com – Pemerintah akan menambah kriteria baru bagi penerima manfaat Reforma Agraria untuk memastikan program tersebut tepat sasaran. Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Menurut Nusron, syarat tambahan itu akan mempermudah masyarakat desil 1 dan 2 untuk mendapatkan akses tanah sebagai aset produktif. Ia menegaskan bahwa selama […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menghadiri Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025). Rapat digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membidik realisasi anggaran 98 persen hingga akhir tahun 2025. “Kita memproyeksikan kemungkinan besar adalah sampai di angka maksimal di 98 persen,” kata Nusron dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (24/11/2025). Hal tersebut diproyeksikan dengan […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyampaikan sejumlah capaian kinerja prioritas hingga akhir kuartal III (Q3), 20 November 2025. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan ada 1.900-an kasus pertanahan dari target 2.002 perkara. Kasus ini meliputi sengketa tanah, konflik, dan kejahatan pertanahan. “Penanganan sengketa, perkara, konflik, dan kejahatan pertanahan atau Sekoper, […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memaparkan sejumlah capaian kinerja prioritas kementeriannya hingga akhir kuartal III (Q3) tahun 2025. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI pada Senin (24/11/2025). Kuartal III merujuk pada periode bulan Juli hingga September. Rapat tersebut dipimpin Wakil […]
Jakarta, buanapagi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaporkan capaian realisasi anggaran 2025 hingga akhir kuartal III atau bulan September 2025. Dari total pagu Rp 6,97 triliun, telah terserap anggaran sebanyak Ro 4,79 triliun atau 75,01%. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya sempat terkena blokir efisiensi anggaran sebesar Rp 578 miliar sehingga […]
Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya kebijakan nasional yang lebih menyeluruh untuk merapikan administrasi pertanahan Indonesia. Menurutnya, sejumlah persoalan tumpang tindih lahan yang muncul selama ini tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme kasus per kasus, melainkan membutuhkan fondasi hukum baru. “Ini perlu ada kesepakatan nasional. […]
