Palu, buanapagi.com – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menjanjikan penambahan anggaran bagi daerah. Kali ini, Presiden menyatakan setiap provinsi akan mendapatkan tambahan anggaran Rp100 miliar, sedangkan kabupaten/kota masing-masing minimal Rp20 miliar.
Dana tambahan tersebut dialokasikan dari hasil efisiensi belanja barang dan jasa melalui penyatuan sistem belanja pemerintah.
Rencana pemberian dana tambahan itu disampaikan Presiden di hadapan ribuan kader Muhammadiyah, bukan dalam forum bersama para kepala daerah. Janji tersebut menjadi salah satu tema yang disampaikan Presiden saat berpidato dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan Milad Ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
Acara tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah, selain para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.
“Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan, ya. Untuk tiap kabupaten, minimal Rp20 miliar. Ya, Rp20 miliar minimal,” tutur Presiden.
Janji itu mendapat tanggapan dari DPRD Sulawesi Tengah. Anggota DPRD Sulawesi Tengah Komisi III Fraksi Golkar sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, mengapresiasi wacana tersebut.
Namun, Musliman mengingatkan pemerintah pusat agar tidak melupakan persoalan Dana Bagi Hasil yang masih terhambat di Sulawesi Tengah.
Musliman meyakini rencana program dari Presiden Prabowo sudah melalui perhitungan matang bersama para ahli dan pembantu menteri. Meski demikian, ia mempertanyakan kejelasan mekanisme pencairannya.
“Apakah dana itu berasal dari hasil efisiensi anggaran, keuntungan Badan Usaha Milik Negara, atau justru mengambil atau menggeser dari pos Dana Bagi Hasil daerah,” kata Musliman.
Kini, dengan penjelasan Presiden bahwa dana itu berasal dari efisiensi belanja barang dan jasa melalui penyatuan sistem belanja pemerintah, Musliman berharap mekanisme itu benar-benar dijalankan dan tidak menggeser hak daerah.
Ia mencontohkan sulitnya pencairan DBH yang merupakan hak daerah dan dijamin oleh undang-undang. Saat ini, masih tersisa sekitar Rp516 miliar DBH milik Sulawesi Tengah yang belum cair sepenuhnya. Sementara yang baru dibayarkan hanya sekitar Rp50 miliar secara dicicil.
Keterlambatan itu menghambat roda pemerintahan di tingkat kabupaten. Ia mencontohkan Kabupaten Parigi Moutong yang sudah memasukkan proyeksi DBH sebesar Rp22 miliar ke dalam perencanaan anggaran tahunan, mulai dari hasil Musrenbang hingga pokok pikiran DPRD.
“Karena dana tidak kunjung turun, sejumlah proyek pengadaan, belanja pegawai, dan belanja modal menjadi tersendat,” ujar Musliman.
Musliman juga mengingatkan daerah lain, seperti Kabupaten Donggala yang juga berharap dana cepat cair, agar memahami mekanisme keuangan pusat terlebih dahulu.
Berdasarkan pengalamannya saat berkunjung ke pusat, pihak kementerian mengakui bahwa dana tersebut memang hak daerah. Namun, sistem penyaluran APBN kini didasarkan pada kajian kebutuhan kas daerah.
Berdasarkan evaluasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, keuangan Sulawesi Tengah dinilai hanya mengalami kekurangan sekitar Rp15 miliar, sehingga hanya angka itulah yang dikucurkan, meskipun total hak dana daerah yang tersimpan mencapai Rp516 miliar.
Musliman berharap dana tambahan Rp100 miliar untuk provinsi dan Rp20 miliar untuk kabupaten/kota yang dijanjikan Presiden nantinya memiliki mekanisme pencairan yang jelas, pasti, dan tidak mengulangi masalah birokrasi seperti DBH yang sulit dicairkan meskipun sudah masuk dalam rencana anggaran daerah. (bp/ril)


