Medan, buanapagi.com – Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dalam pencegahan serta penanganan berbagai permasalahan dan tindak pidana di bidang pertanahan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan langkah tegas pemerintah dalam menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Penertiban dilakukan melalui lima klaster berdasarkan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan, mulai dari pencabutan sebagian hingga seluruh Hak Guna Usaha (HGU), pengambilalihan lahan eks-HGU oleh negara, hingga tidak diterbitkannya HGU bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan. Langkah ini menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum demi mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, berkeadilan, dan berkelanjutan.(bp/ril)





