Asahan, buanapagi.com – Upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi menjadi perhatian pemerintah daerah se-Sumatera Utara. Hal itu ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi, Kamis (17/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara tersebut diikuti Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin bersama kepala daerah lainnya se-Sumatera Utara serta Ketua DPRD kabupaten/kota.
Komitmen bersama diarahkan pada perbaikan sejumlah sektor yang dinilai berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan, yakni perencanaan, penganggaran dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri RI Akhmad Wiyagus, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution, Pimpinan KPK Johanis Tanak, perwakilan BPKP RI dan LKPP.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution dalam sambutannya menyampaikan, agenda tersebut penting untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Ia menilai kehadiran kepala daerah dalam forum tersebut menunjukkan adanya keseriusan untuk menerima pembekalan dan melakukan evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan di daerah masing – masing.
Bobby juga menekankan perlunya penanganan korupsi secara menyeluruh. Menurutnya, karakteristik pemerintahan daerah yang melibatkan banyak pemangku kepentingan membutuhkan koordinasi dan komitmen bersama.
Pemprov Sumatera Utara bersama 33 kepala daerah, kata Bobby, berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus memperkuat integritas. “Bersama kepala daerah lainnya, DPRD kami berkomitmen untuk memperbaiki bersama, mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Pimpinan KPK Johanis Tanak menilai keberadaan APIP memiliki peran strategis dalam membangun sistem pencegahan di lingkungan pemerintahan daerah. Johanis berharap penguatan kelembagaan APIP dapat dilakukan agar pengawasan internal benar-benar mampu menjadi early warning system bagi kepala daerah dan ASN.
Wamendagri Akhmad Wiyagus juga menegaskan pentingnya kualitas APIP. Menurutnya, pengawasan internal yang berjalan baik memungkinkan penyimpangan diketahui lebih awal sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan. “APIP itu partner Pemda, jadi bukan yang harus dihindari,” tegasnya.
Melalui komitmen bersama tersebut, pemerintah daerah di Sumatera Utara didorong terus memperbaiki sistem pemerintahan agar lebih transparan, akuntabel dan berintegritas.(bp/dil)
