Medan, buanapagi.com – Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menerima kunjungan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara daerah pemilihan Sumut I dan Sumut II di kantornya, Rabu (11/2). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu pembangunan, mulai dari drainase, infrastruktur jalan, hingga penanganan banjir.
Rico Waas mengatakan, selama hampir satu tahun memimpin, Pemerintah Kota Medan menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan banyak pihak, termasuk DPRD Sumut. Menurutnya, masukan dari para legislator penting karena mereka menyerap aspirasi masyarakat secara langsung di daerah pemilihan.
“Kami membutuhkan masukan dari para anggota dewan yang menerima kritik dan saran masyarakat terkait jalannya pemerintahan dan pembangunan di Kota Medan,” ujarnya dalam pertemuan di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan itu.
Ia juga menjelaskan, pada 2026 Pemko Medan menjalankan sejumlah program pembangunan, antara lain proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di TPA Terjun, pembangunan sekolah rakyat di Tuntungan, koridor BRT, program SPPG, koperasi Merah Putih, serta revitalisasi aset layanan publik seperti rumah sakit dan puskesmas.
Selain itu, Pemko Medan juga memprioritaskan peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, pengurangan kemacetan, serta penguatan mitigasi bencana banjir melalui pembenahan drainase, sungai, jalan, dan peningkatan kapasitas BPBD serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Dalam pertemuan itu, Rico Waas yang didampingi perangkat daerah terkait juga menanggapi berbagai aspirasi warga yang disampaikan para anggota DPRD Sumut saat masa reses, di antaranya terkait kondisi infrastruktur jalan dan penanganan banjir.
Ia menyatakan pemerintah kota akan menindaklanjuti masukan tersebut sesuai kewenangan dan prioritas program.
Wakil Ketua DPRD Sumut H. Salman Alfarisi bersama anggota DPRD Sumut Meryl Rouli Boru Saragih, Dameria Pangaribuan, Benny Harianto Sihotang, Defry Noval Pasaribu, dan M. Faisal menyampaikan kesiapan mendukung Pemko Medan, khususnya dalam penanganan banjir yang memerlukan koordinasi lintas wilayah dan instansi, termasuk pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS).
Para legislator juga mengapresiasi langkah Pemko Medan mengaktifkan kembali Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling). Mereka menyarankan agar pemerintah kota mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung operasional Poskamling guna memperkuat keamanan lingkungan berbasis masyarakat. Rico Waas menyambut baik usul ini dan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.(bp2)
