Medan, buanapagi.com — Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan enam rekomendasi strategis dalam High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Utara menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 2026.
Rekomendasi tersebut dirumuskan untuk memperkuat sinergi dan kesiapan pengendalian inflasi menghadapi potensi peningkatan permintaan masyarakat.
HLM TPID digelar di Aula Raja Inal Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Jumat (6/2/2026), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution. Kegiatan ini dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Kapolda Sumut, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum Bulog, jajaran BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, serta Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Direktorat Jenderal Kementerian Pertanian yang hadir secara daring.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy B. Hutabarat, menyampaikan bahwa Bank Indonesia akan mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara lebih optimal di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Selain itu, BI juga akan menerapkan protokol intervensi pengendalian harga di daerah.
“Secara historis, tekanan inflasi di Sumatera Utara cenderung meningkat pada periode Ramadan dan Idulfitri seiring naiknya konsumsi masyarakat. Dengan EWS, kewaspadaan terhadap perkembangan harga dapat ditingkatkan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Rudy.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara M. Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa ketersediaan komoditas pangan di Sumatera Utara secara umum berada dalam kondisi surplus. Namun, ia menekankan pentingnya kelancaran distribusi dan penguatan kerja sama antardaerah (KAD) antar kabupaten dan kota.
“Kita perlu memastikan pasokan pangan tetap lancar, mudah diakses masyarakat, dan harga tetap stabil, terutama menjelang hari besar keagamaan,” kata Bobby.
Dari hasil HLM tersebut, TPID Provinsi Sumatera Utara merumuskan enam rekomendasi strategis pengendalian inflasi, yaitu:
Meningkatkan frekuensi dan efektivitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan menerapkan prinsip 4T (Tepat Waktu, Tepat Sasaran, Tepat Lokasi, dan Tepat Komoditas).
Memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog untuk menambah pasokan daging sapi dan/atau kerbau ke Sumatera Utara melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan Bank Indonesia.
Menjalin kerja sama dengan produsen daging ayam dan telur ayam ras guna menjamin ketersediaan pasokan.
Menyesuaikan atau menunda rencana penyesuaian administered prices, seperti tarif PDAM dan parkir, pada saat tekanan inflasi meningkat.
Mengimplementasikan Early Warning System (EWS) secara luas di seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Memperkuat koordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga pasar.
Berdasarkan rilis BPS, pada Januari 2026 inflasi Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 3,81 persen (year on year/yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 4,66 persen (yoy). Meski demikian, inflasi Sumatera Utara masih berada di atas inflasi nasional sebesar 3,55 persen (yoy) dan di atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen.
Menjelang Ramadan 2026, perkembangan harga menunjukkan sejumlah komoditas pangan seperti telur ayam ras, bawang merah, dan cabai rawit mengalami kecenderungan penurunan harga. Sementara itu, beberapa komoditas lain seperti daging sapi, cabai merah, gula pasir, dan minyak goreng mengalami kenaikan terbatas namun masih dalam kondisi terkendali.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Utara juga meluncurkan Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Provinsi Sumatera Utara. Roadmap tersebut menjadi arah strategis pengendalian inflasi ke depan dan disusun melalui kolaborasi seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Utara.
Ke depan, TPID Provinsi Sumatera Utara memastikan ketersediaan pasokan pangan tetap terjaga dengan harga yang terjangkau selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026. TPID Sumut juga mengimbau masyarakat untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan penimbunan barang demi menjaga stabilitas harga. (bp1)
