Jakarta, buanapagi.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pengawasan sektor perbankan seiring meningkatnya kompleksitas aktivitas usaha perbankan dan pesatnya digitalisasi layanan keuangan. Penguatan pengawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan industri perbankan sekaligus mendorong kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, saat menjadi pembicara dalam The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision dan Senior Official Meeting East Asia Pacific Central Banks – Working Group on Banking Supervision yang digelar pada 27–29 Januari 2026 di Tianjin, Tiongkok.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut membahas berbagai isu strategis sektor perbankan di kawasan Asia dan Pasifik, mulai dari prospek stabilitas keuangan dan emerging risks, regulasi dan daya saing perbankan, aset kripto beserta tantangan pengaturan dan pengawasannya, dinamika pengawasan perbankan, hingga meningkatnya risiko digital fraud.
“Regulasi sektor keuangan, khususnya perbankan, memang menjadi semakin kompleks seiring perkembangan industri. Karena itu, perlu diikuti dengan pengawasan perbankan yang efektif dan didukung kapabilitas yang kuat,” ujar Dian dalam sesi diskusi mengenai regulasi dan daya saing perbankan.
Menurut Dian, kompleksitas tersebut didorong oleh semakin beragamnya aktivitas perbankan, percepatan transformasi digital, evolusi modus penipuan dan pencucian uang, serta pembelajaran dari krisis perbankan global. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan kerangka regulasi dan pengawasan yang berbasis prinsip kehati-hatian.
Untuk menjawab tantangan tersebut, OJK terus mendorong peningkatan kapabilitas pengawasan melalui pemanfaatan advanced supervisory technology (suptech) berbasis kecerdasan artifisial dan machine learning, serta penguatan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, OJK tetap mendukung perbankan untuk memperluas kegiatan usaha dan meningkatkan daya saing dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.
Sejalan dengan meningkatnya inklusi keuangan dan perubahan preferensi nasabah akibat digitalisasi, OJK secara aktif mendorong transformasi digital perbankan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Dokumen tersebut menjadi landasan strategis dalam memperkuat ketahanan, daya saing, dan kontribusi sektor perbankan terhadap perekonomian nasional.
OJK juga memperkuat ketahanan digital industri perbankan melalui penerbitan Pedoman Resiliensi Digital serta Pedoman Tata Kelola Kecerdasan Artifisial (AI) guna memitigasi risiko digital yang semakin kompleks.
Selain itu, OJK memberikan perhatian khusus terhadap risiko digital fraud yang berkaitan dengan aset kripto. Meskipun aset kripto memiliki potensi meningkatkan efisiensi sistem keuangan, terdapat pula risiko penyalahgunaan, termasuk untuk mengaburkan aliran dana ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengawasan yang disertai koordinasi lintas lembaga dan lintas negara.
“Kerja sama lintas jurisdiksi menjadi sangat penting dan perlu terus diperkuat, mengingat transaksi aset kripto bersifat lintas batas,” tegas Dian.
Keikutsertaan OJK dalam forum internasional tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan untuk memperkuat kerja sama global, meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, serta secara proaktif merespons tantangan dan risiko sektor keuangan global guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Sebagai informasi, The EMEAP-BCBS-FSI 20th Asia-Pacific High-level Meeting on Banking Supervision merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Executives’ Meeting of East Asia-Pacific Central Banks Working Group on Banking Supervision (EMEAP WGBS), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), dan Financial Stability Institute (FSI). Forum ini diikuti oleh deputi gubernur bank sentral, kepala otoritas pengawasan perbankan, serta perwakilan otoritas dan industri perbankan di kawasan Asia Pasifik.(bp1)
