Bandung Barat, buanapagi.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama dalam mewujudkan layanan publik yang berkualitas, termasuk dalam pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Hal tersebut disampaikan Yassierli saat membuka Forum Diskusi Layanan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang digelar di Balai Besar Pengembangan Kompetensi dan Produktivitas Kerja (BBPKK) Bandung Barat, Jumat (30/1/2026) lalu.
Menurut Yassierli, peningkatan kualitas layanan publik harus dimulai dari nilai-nilai dasar aparatur, yakni integritas dan profesionalisme. Nilai tersebut kemudian diperkuat dengan kepedulian terhadap persoalan di lapangan, sehingga melahirkan pekerjaan yang bermakna, melampaui kewajiban formal, serta dibangun dalam semangat kebersamaan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.
“Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk pelayanan publik yang profesional, adil, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli.
Menaker menjelaskan konsep Meaningful Work: Beyond the Duty, di mana makna kerja tidak ditentukan oleh jabatan atau posisi, melainkan oleh cara pekerjaan tersebut dijalankan setiap hari, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Dengan melampaui batas kewajiban formal, aparatur negara dapat memberikan kontribusi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Ketika dampak itu dirasakan, di situlah makna kerja muncul. Makna tersebut akan memberi energi, meningkatkan komitmen, dan memperkuat organisasi dalam jangka panjang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Yassierli menekankan prinsip Satu Tim, Satu Kapal, yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan utuh tanpa keberhasilan parsial. Ia meminta seluruh unit kerja untuk menghapus ego sektoral, mengedepankan kolaborasi, serta memiliki tujuan dan sense of crisis yang sama.
“Kolaborasi harus dikedepankan, bukan kompetisi. Kebersamaan itu indah,” tegasnya.
Dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), Menaker juga menyoroti pentingnya prinsip Right Person, Right Position. Penempatan pegawai harus berbasis kompetensi, potensi, dan kinerja, dengan integritas dan moralitas sebagai syarat utama. Pendekatan ini menegaskan penerapan meritokrasi di atas senioritas.
Potensi pegawai, lanjut Yassierli, diuji melalui penugasan strategis, proyek-proyek penting, atau stretch assignment. Sementara itu, akses pengembangan diberikan secara adil melalui talent pool, mentoring, serta rotasi lintas fungsi.
“Pendekatan ini meningkatkan keterlibatan pegawai, memunculkan talenta tersembunyi, dan memperkuat kepercayaan karena promosi dan penugasan dilakukan secara rasional dan transparan,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Yassierli juga memperkenalkan konsep People-Centric Organization, yakni organisasi yang menempatkan marwah dan kebanggaan aparatur sebagai fokus utama. Dengan semangat The Power of One, sistem kerja berbasis peran (role-based), serta metode kerja yang lincah (agile) dan meritokratis, lingkungan kerja diharapkan menjadi ruang yang aman untuk bertumbuh dan berani menyampaikan pendapat (speak up).
“Spirit organisasi kita adalah A Nice Place to Grow, tempat para pegawai bisa berkembang, berinovasi, dan merasa bangga dalam bekerja. Semua ini dibangun di atas fondasi nilai organisasi dan kepemimpinan yang kuat,” pungkas Yassierli.(bp/ril)
