Politik

Median Jalan Dinilai Menyulitkan, Paul MA Simanjuntak Desak Dishub Medan Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Medan, buanapagi.com – Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, menyoroti pemasangan median atau pembatas jalan di sejumlah ruas utama Kota Medan yang dinilai justru menyulitkan masyarakat. Median jalan tersebut berada di Jalan Karya Wisata, Jalan Sisingamangaraja, dan Jalan Letda Sujono, yang memaksa pengendara harus memutar jauh dan menambah kemacetan.

Paul mengungkapkan, keluhan masyarakat khususnya datang dari warga Kecamatan Medan Johor yang merasa dirugikan akibat penutupan median jalan di Jalan Sisingamangaraja. “Warga harus memutar terlalu jauh dan itu sangat memberatkan. Kami ingin tahu apa kajian Dishub sebelum kebijakan ini diterapkan,” ujar Paul saat Rapat Evaluasi Kerja Triwulan IV Komisi IV DPRD Medan bersama Dinas Perhubungan Kota Medan, Senin (5/1/2026).

Menurut politisi PDI Perjuangan tersebut, kondisi serupa juga terjadi di Jalan Letda Sujono. Meski sudah dilengkapi lampu lalu lintas, pengaturan traffic light dinilai tidak optimal sehingga pengendara tetap harus memutar. Akibatnya, arus lalu lintas dari kawasan Tembung menuju pusat Kota Medan terganggu dan kerap menimbulkan kemacetan baru.

“Ini justru tidak efisien dan memperparah kemacetan. Kalau alasannya karena penertiban Pak Ogah, jangan sampai masyarakat yang dikorbankan. Bahkan saya pribadi pernah terdampak hingga terlambat ke bandara karena harus memutar,” tegas Paul.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Suriono menjelaskan bahwa di Jalan Karya Wisata pihaknya telah membuka dua titik median, masing-masing di depan Komplek J City dan Taman Cadika, khususnya untuk mendukung aktivitas pelajar. Sementara untuk Jalan Letda Sujono, Dishub bersama lintas OPD dan instansi terkait masih menjadikan penutupan median sebagai solusi sementara karena keterbatasan anggaran pengaktifan kembali traffic light. Meski demikian, Paul tetap mendesak Dishub agar melakukan kajian ulang dan segera memperbaiki kebijakan yang terbukti menyulitkan warga.(bp1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *