Medan, buanapagi.com – Wali Kota Medan Rico Waas resmi melantik 12 direksi Perusahaan Umum Daerah (PUD) yang akan memimpin PUD Pasar, PUD Pembangunan, dan PUD Rumah Potong Hewan (RPH). Pelantikan ini menandai berakhirnya proses seleksi jajaran direksi BUMD strategis yang selama ini menjadi sorotan publik karena kinerjanya dinilai belum optimal.
Menanggapi pelantikan tersebut, Anggota Komisi III DPRD Medan, Hj Sri Rezeki AMd, mengingatkan agar pengangkatan direksi baru tidak berhenti pada seremoni belaka. Ia menegaskan, direksi PUD harus mampu menyelesaikan berbagai “pekerjaan rumah” lama yang selama ini gagal dituntaskan dan menjadi beban bagi keuangan serta pelayanan publik di Kota Medan.
Meski mengakui adanya rumor soal “pejabat titipan”, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan bahwa DPRD tidak ingin terjebak pada isu tersebut. Fokus utama Komisi III, kata dia, adalah hasil kerja nyata berupa perbaikan tata kelola perusahaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Yang terpenting direksi bisa bekerja, bertanggung jawab, dan memberi dampak nyata bagi daerah,” ujarnya, Senin (5/1/2026).
Sri Rezeki juga menekankan bahwa jabatan direksi PUD merupakan jabatan profesional, bukan jabatan politik, sehingga tidak boleh dirangkap dengan posisi lain. Menurutnya, ketiga PUD tersebut bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat, mulai dari pengelolaan pasar, aset pembangunan daerah, hingga pangan dan kesehatan, sehingga membutuhkan kepemimpinan yang fokus dan berintegritas.
Ia menambahkan, DPRD Medan akan melakukan pengawasan ketat terhadap kinerja direksi PUD ke depan. Berbagai persoalan lama, seperti dugaan pungli dan korupsi di PUD Pasar, buruknya pengelolaan Medan Zoo oleh PUD Pembangunan, hingga kerugian berulang dan masalah limbah di PUD RPH, harus segera diselesaikan. “Kami butuh hasil, bukan janji. Jangan sampai PUD justru menjadi beban APBD,” tegasnya.(bp1)
