Jakarta, buanapagi.com – Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pertemuan strategis bertajuk “Konsolidasi Penguatan Kebijakan Penataan Ruang yang Adaptif terhadap Risiko Bencana Hidrometeorologi” pada Rabu (21/01/25).
Bertempat di Ruang Rapat Prambanan, Gedung Ditjen Tata Ruang, Jakarta, pertemuan ini menjadi tindak lanjut nyata dalam memperkuat aspek resiliensi wilayah dalam penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR). Agenda ini melibatkan jajaran pakar dan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengintegrasikan pendekatan sains dan teknologi ke dalam kebijakan publik.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa mitigasi bencana pada prinsipnya telah terintegrasi dalam kerangka penataan ruang. Oleh karena itu, penguatan ke depan diarahkan pada peningkatan kualitas analisis dan implementasi melalui pemanfaatan teknologi, agar pengendalian pemanfaatan ruang serta perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat dilakukan secara lebih presisi. Menurutnya, pendekatan berbasis data dan proyeksi menjadi penting tidak hanya untuk ketahanan bencana, tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan dan energi.
Dari pihak ITB, hadir delegasi yang dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Dudy Darmawan Wijaya, yang didampingi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik FITB Rusmawan Suwarman dan Lektor FITB Andri Hernandi. Selain itu, hadir pula jajaran pakar dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), yakni Denny Zulkaidi, Nurrohman Wijaya, serta Sugiyantoro.
Rusmawan Suwarman memaparkan bahwa Indonesia memiliki setting hidrologi yang unik, khususnya wilayah Sumatra yang cenderung basah sepanjang tahun, sangat rentan terhadap perubahan fungsi lahan. Perubahan tata guna lahan membawa dampak langsung pada tatanan hidrologi. Penting bagi kita untuk memastikan fungsi-fungsi alami lahan tetap terjaga.
Andri Hernandi dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) ITB menyampaikan bahwa timnya berperan sebagai pendukung teknis dalam memvisualisasikan data secara spasial melalui Geographic Information System (GIS) guna membantu pengambilan keputusan. Ia menjelaskan bahwa simulasi risiko banjir membutuhkan integrasi berbagai data, mulai dari topografi, hidrologi, sosial ekonomi, hingga tata guna lahan berbasis citra satelit, sehingga dapat menampilkan simulasi dampak bencana sebagai dasar perencanaan dan pengendalian banjir dalam penataan ruang.
Selain itu, para pakar ITB lainnya yang hadir juga menyampaikan berbagai masukan substantif terkait penguatan aspek kebencanaan dalam penataan ruang. Mereka menegaskan kesiapan ITB untuk terus mendukung Kementerian ATR/BPN melalui kajian ilmiah, pendampingan teknis, serta pengembangan metode analisis guna mewujudkan Rencana Tata Ruang yang kuat dan adaptif terhadap risiko bencana.
Dalam sesi diskusi, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati menekankan pentingnya akurasi database dan penggunaan baseline data yang relevan. Ia juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan dari hulu, bukan sekadar menangani dampak di hilir.
Menutup diskusi, Suyus Windayana menginstruksikan agar model perencanaan yang ideal difokuskan kembali sebelum integrasi data simulasi dan analisis bencana dari ITB dilakukan. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa kebijakan tata ruang yang dihasilkan benar-benar akurat dan aplikatif.
“Simulasi ini sangat penting. Sebelum Rencana Tata Ruang ditetapkan, simulasi bencana harus sudah dimasukkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan utama,” pungkasnya.
Diskusi ini juga turut mengundang Penata Ruang Ahli Utama Gabriel Triwibawa dan Dodi Slamet Riyadi, serta jajaran Eselon 2 dan 3 di lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang. (bp/ril)
