Medan, buanapagi.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memaparkan capaian pembangunan sekaligus akselerasi program prioritas, proyek strategis, dan kegiatan unggulan daerah tahun 2026 dalam kegiatan temu media yang digelar, Rabu (21/1/2026) di gedung Pemprovsu.
“Tema awal tahun ini kami angkat sebagai bahan refleksi bersama, terkait capaian pembangunan Sumatera Utara serta upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah ke depan,” ujar Kepala Bappelitbang (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan) Provinsi Sumatera Utara Dr. Dikky Anugerah didampingi perwakilan Dinkes Sumut, Perwakilan Dinas PUPR, Perwakilan Dinas Pendidikan, dan Dinas Ketapang Sumut.
Dikky Anugerah menjelaskan bahwa tahun 2025 merupakan tahun awal atau baseline dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Tahun awal ini menjadi fondasi penting dalam meletakkan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, tidak hanya melalui penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga melalui capaian nyata yang dirasakan masyarakat.
Dalam RPJMD tersebut, terdapat lima misi pembangunan yang diterjemahkan ke dalam 17 tujuan pembangunan daerah dan 53 indikator kinerja utama. Capaian indikator tersebut ditargetkan secara bertahap, tidak menunggu hingga akhir periode RPJMD.
Pada misi peningkatan kualitas sumber daya manusia, kata Dikky, Pemprov Sumut memfokuskan intervensi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, pemerintah menyiapkan program pendidikan gratis yang akan dimulai pada 2026, diawali di beberapa kabupaten dan kota, serta diperluas secara bertahap.
Sementara di sektor kesehatan, Pemprov Sumut telah menjalankan program jaminan kesehatan gratis bagi sekitar 15,3 juta penduduk Sumatera Utara. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan perbaikan layanan kesehatan, termasuk penguatan sistem pengaduan masyarakat serta optimalisasi kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan BPJS Kesehatan.
Pada misi kedua, menjaga stabilitas perekonomian daerah, Dikky mengakui adanya tantangan akibat bencana yang terjadi di sejumlah daerah. Kondisi tersebut berdampak pada koreksi pertumbuhan ekonomi hingga 0,5 persen. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan berbagai intervensi, termasuk pengendalian inflasi dan penguatan sektor unggulan daerah, terangnya.
“Salah satu upaya pengendalian inflasi dilakukan melalui pengelolaan komoditas strategis, seperti cabai merah. Pemprov Sumut telah membangun fasilitas pengolahan di Kabupaten Karo dan Batu Bara untuk menjaga stabilitas harga saat panen raya”, jelasnya.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Sumut menerapkan pendekatan pembangunan berbasis kawasan, bukan sekadar pemerataan wilayah. Pembangunan difokuskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan pendidikan, kawasan konservasi, serta kawasan rawan bencana, sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hingga 2025, Pemprov Sumut telah menyelesaikan pembangunan dan perbaikan puluhan ruas jalan dan jembatan strategis yang mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mulai menata kawasan permukiman secara terpadu, tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga lingkungan pendukungnya.
Dalam bidang tata kelola pemerintahan, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya untuk memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, termasuk dalam penanganan konflik sosial. Pada tahun pertama, tercatat lebih dari 3.000 kasus konflik ditangani, dan jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar 6.300 kasus pada tahun berikutnya.
Memasuki tahun 2026, Pemprov Sumut menetapkan tiga fokus utama, yakni percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, optimalisasi program strategis nasional di daerah, serta percepatan pemulihan pascabencana.
“Pendekatan akselerasi ini menjadi kunci, mengingat adanya dinamika dan tantangan bencana di akhir tahun sebelumnya. Tahun 2026 kami dorong sebagai tahun pemulihan sekaligus penguatan hasil-hasil pembangunan,” pungkasnya.(bp3)
