Asahan, buanapagi.com – Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir dan longsor sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebijakan, pendanaan, dan pelaksanaan pemulihan pascabencana, Senin (12/01/2026).
Rapat yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna memastikan pemulihan berjalan cepat, terarah, dan berkelanjutan, terutama pada pemulihan layanan dasar serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Dalam kegiatan itu turut hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Surya Bsc, Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, pimpinan kementerian dan lembaga terkait, serta bupati dan wali kota se-Sumatera Utara sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp 430 miliar untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Anggaran tersebut difokuskan pada lima sektor prioritas, yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan, komunikasi dan informatika, serta bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota, guna mempercepat pemulihan layanan publik dan memperkuat ketahanan wilayah terdampak bencana.
Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, Msi turut mengikuti rapat koordinasi tersebut dan menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Asahan dalam mendukung percepatan pemulihan pascabencana melalui penguatan koordinasi daerah, penyediaan dan pemutakhiran data, serta pelaksanaan kebijakan sesuai kewenangan pemerintah kabupaten agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Sementara Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan kepada daerah meskipun status tanggap darurat telah dicabut.
Pendampingan tersebut, kata dia, mencakup penyediaan hunian tetap, bantuan logistik, serta bantuan sosial bagi masyarakat terdampak. Rapat koordinasi ini juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi kendala di lapangan serta merumuskan langkah percepatan pemulihan di daerah yang masih memerlukan penanganan lanjutan.(bp/dil)
