Jakarta, buanapagi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengumpulkan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat untuk menyerap langsung berbagai persoalan pelayanan pertanahan di lapangan.
Pengarahan tersebut digelar di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang dan menjadi forum dialog strategis antara pemerintah pusat dan daerah guna mengevaluasi kebijakan pertanahan agar lebih responsif terhadap kondisi riil di lapangan.
“Alhamdulillah saya bisa datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Bapak-bapak saya kumpulkan ke sini karena saya ingin tahu masalah yang terjadi di lapangan. Kalau butuh perubahan kebijakan, apa yang harus diubah? Kalau perlu regulasi baru, regulasi apa yang harus kita lakukan?,” ujar Menteri Nusron, Kamis (8/1/2025).
Ia menegaskan bahwa kegiatan ini tidak bersifat seremonial, melainkan bagian dari upaya memperkuat perumusan kebijakan pertanahan berbasis kebutuhan daerah. Menurutnya, kebijakan di tingkat pusat harus disusun berdasarkan fakta lapangan agar implementasinya berjalan efektif.
“Saya ingin mendengar langsung apa yang menjadi kendala di daerah. Kalau memang ada aturan yang tidak relevan dengan kondisi lapangan, sampaikan. Dari sinilah kita bisa memperbaiki kebijakan dan tata kelola pertanahan secara bersama-sama,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, lima Kepala Kantor Pertanahan di Jawa Barat menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung, yakni dari Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang. Mereka memaparkan berbagai kendala operasional, tantangan pelayanan, serta usulan perbaikan dalam pelaksanaan tugas pertanahan di wilayah masing-masing.
Masukan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya di Provinsi Jawa Barat.
Pertemuan ini dimoderatori oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat Yanuar Hikmat Ginanjar. Menteri ATR/Kepala BPN juga didampingi Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya, Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang I Ketut Gede Ary Sucaya, serta Kepala Biro Humas dan Protokol Shamy Ardian. (bp/ril)
