Ekonomi

BI Pastikan Layanan Pembayaran di Sibolga–Tapteng Tetap Berjalan di Tengah Banjir dan Longsor

Sibolga, buanapagi.com – Bank Indonesia (BI) menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah banjir dan tanah longsor yang melanda Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan sejumlah wilayah sekitarnya. Bencana yang terjadi sejak beberapa hari terakhir itu menghambat aktivitas masyarakat, termasuk layanan transaksi keuangan.

Dalam keterangannya, BI menegaskan komitmennya untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran di daerah terdampak. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Rudy Brando Hutabarat, mengatakan bahwa pemulihan layanan transaksi yang terganggu kini menjadi prioritas utama.

“Kami menyampaikan empati yang mendalam atas bencana ini dan mendoakan keselamatan seluruh masyarakat terdampak. Bank Indonesia memastikan segala upaya dilakukan untuk menjaga kelancaran layanan pembayaran di Sibolga dan Tapanuli Tengah,” ujar Rudy, Sabtu (29/11/2025).

Ia menjelaskan, Kantor Perwakilan BI Sibolga mendapatkan dukungan penuh dari Kantor BI Provinsi Sumatera Utara di Medan serta Kantor Pusat BI di Jakarta. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi uang Rupiah tetap terjaga dan seluruh layanan sistem pembayaran dapat kembali berjalan normal.

Selain itu, BI memperkuat koordinasi dengan perbankan dan otoritas terkait guna memastikan ketersediaan uang tunai di lapangan, termasuk pemenuhan kebutuhan ATM, kas bank, dan layanan pembayaran masyarakat lainnya.

Rudy menambahkan, apabila akses jalan mulai pulih dan jaringan telekomunikasi kembali stabil, masyarakat diimbau memaksimalkan penggunaan transaksi nontunai. Penggunaan kanal pembayaran digital dinilai dapat membantu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan sekaligus mendukung percepatan pemulihan.

“Transaksi nontunai menjadi salah satu sarana penting untuk memastikan aktivitas ekonomi tetap dapat berlangsung meski dalam kondisi terbatas,” katanya.

BI juga memastikan siap memberikan dukungan lanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak bencana serta mendorong stabilitas ekonomi di wilayah tersebut. (bp1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *