Batam, buanapagi.com – Koordinator Wilayah Bank Indonesia (BI) Sumatera bersama berbagai kementerian dan lembaga terkait melaksanakan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah Sumatera 2025 sebagai langkah strategis memperkuat sinergi pusat–daerah dalam percepatan investasi dan peningkatan kinerja perekonomian di wilayah Sumatera. Kegiatan ini diikuti oleh Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Investasi/BKPM, BP Batam, serta pemerintah provinsi se-Sumatera.
Acara diawali dengan sambutan Pj Sekda Provinsi Kepulauan Riau, Luki Zaiman Prawira, yang menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi pelayanan perizinan sebagai kunci untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyampaikan harapan agar implementasi PP No. 25/2025 dan PP No. 28/2025 disertai forum konsultasi publik guna menyempurnakan penyusunan aturan pelaksanaan.
Rapat kemudian dipimpin oleh Kepala Perwakilan BI Sumatera Utara sekaligus Koordinator Sumatera, Rudy Brando Hutabarat, yang memperkenalkan konsep BATAM atau “Bagaimana mempermudah akses dan tata kelola agar menarik investor masuk” sebagai model kemudahan, kecepatan, dan kepastian perizinan yang dapat diterapkan di daerah lain. Rakor ini juga menekankan percepatan penyusunan dan pembaruan RTRW/RDTR serta integrasinya dengan OSS-RBA, implementasi dua PP terbaru terkait perbaikan iklim usaha dan efisiensi biaya, serta penyusunan roadmap iklim investasi daerah yang terintegrasi dengan RPJMN dan promosi investasi Sumatera hingga 2026.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumut, Iman Gunadi, menegaskan bahwa peningkatan kepastian dan kemudahan perizinan akan mendorong munculnya pusat pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pengembangan sektor pariwisata terintegrasi yang memiliki dampak luas bagi ekonomi lokal dan UMKM. Asisten Deputi Kemenko Infrastruktur, Djuang Fadjar Sodikin, menyoroti pentingnya kepastian kebijakan tata ruang dan layanan investasi melalui digitalisasi untuk mempermudah akses informasi bagi calon investor. Sementara itu, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ariawan Cahyo Putro, menekankan perlunya kelengkapan dan ketepatan KBLI dalam integrasi RDTR dan OSS-RBA sebagai syarat percepatan proses perizinan daerah.
Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Triwulan III 2025, Batam menunjukkan percepatan investasi dengan masuknya sejumlah proyek besar dari Singapura, Tiongkok, Malaysia, Hong Kong, dan Taiwan. Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, menjelaskan bahwa kualitas tata kelola perizinan, terutama pada aspek kepastian hukum serta kewenangan pemberian izin lingkungan dan pemanfaatan ruang, menjadi faktor utama dalam mempercepat proyek strategis di sektor industrial waterfront, energi hijau, PLTS, LNG, FSRU, data center, dan ekonomi digital.
Rakorwil Investasi Sumatera 2025 ditutup dengan penegasan strategi “Think Big, Start Small, Move Fast”, yang mengajak seluruh pemerintah daerah di Sumatera untuk bergerak cepat dan adaptif dalam menyelesaikan hambatan investasi. Transformasi ini diharapkan memperkuat kerja sama lintas wilayah, mengembangkan aglomerasi industri, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ke depan, Rakorwil diharapkan dapat dilembagakan secara berkelanjutan melalui penunjukan liaison dari setiap provinsi di Sumatera, pemetaan potensi dan contoh sukses investasi daerah, serta penguatan investasi inklusif agar manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat. (bp1)
