Medan, buanapagi.com – Masalah banjir yang masih terus merendam sejumlah kawasan permukiman di Kota Medan kembali mendapat sorotan tajam dari Komisi IV DPRD Medan. Menyikapi kondisi tersebut, Komisi IV yang membidangi pembangunan menggelar rapat mendadak pada Senin (13/10/2025) pagi, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak.
Usai rapat, Paul menyampaikan kepada wartawan bahwa pihaknya merasa prihatin dengan kondisi banjir yang tak kunjung teratasi meski anggaran besar telah digelontorkan setiap tahunnya. Ia menegaskan bahwa Komisi IV bersepakat untuk memperketat fungsi pengawasan, khususnya terhadap pengerjaan proyek infrastruktur di bawah Pemerintah Kota Medan. “Selama ini pengerjaan drainase sudah banyak dilakukan, namun faktanya banjir tetap saja terjadi,” ujar Paul yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan.
Paul menilai perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan anggaran infrastruktur Pemko Medan. Ia menyoroti bahwa setiap tahun, sejak 2024, sekitar Rp1 triliun dari APBD telah dialokasikan untuk bidang infrastruktur, termasuk pengendalian banjir. “Kita tidak setuju kalau dana sebesar itu terus digelontorkan tapi hasilnya tidak terlihat. Artinya, penggunaan anggaran pengendalian banjir tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Paul bahkan menuding bahwa sumber daya manusia (SDM) aparatur Pemko Medan belum memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelesaikan persoalan banjir. “Kalau SDM-nya tidak ahli dan tidak mampu, maka triliunan rupiah uang rakyat hanya akan terbuang sia-sia,” tambahnya dengan nada tegas.
Sebagai langkah tindak lanjut, Komisi IV DPRD Medan berencana menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan dan instansi terkait pada 20–21 Oktober 2025. Rapat itu akan menghadirkan Dinas SDABMBK, Dinas Perkimciptakaru, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) Sumut.
Pernyataan Paul mendapat dukungan dari anggota Komisi IV lainnya yang turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Zulham Efendi, El Barino Shah, Antonius Tumanggor, Edwin Sugesti, Ahmad Affandi, dan Lailatul Badri. Mereka sepakat bahwa pembenahan sistem pengendalian banjir di Kota Medan tidak bisa ditunda lagi dan harus dilakukan secara transparan serta berbasis perencanaan yang matang. (bp1)
