Medan, buanapagi.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyiapkan enam program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Enam program tersebut diharapkan mampu menjadi fondasi percepatan pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Bappelitbang Sumut, Dikky Anugrah, menegaskan bahwa arah pembangunan ke depan akan mengedepankan harmonisasi, sinkronisasi, dan sinergi lintas sektor. Menurutnya, prinsip pembangunan tidak boleh lagi parsial, melainkan harus terintegrasi agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
“Fokus kita adalah mempersiapkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas utama. Kami ingin masyarakat tidak lagi terbebani biaya sekolah maupun pengobatan,” kata Dikky saat konferensi pers bersama wartawan, Rabu (17/9/2025) di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Enam Program Strategis RPJMD 2025–2029
1. Pendidikan Gratis Bertahap Tingkat Menengah
Pemprov akan membebaskan biaya sekolah SMA/SMK/SLB secara bertahap. Dimulai pada 2026 di Kepulauan Nias, kemudian 2027 di Pantai Barat, 2028 di dataran tinggi, dan pada 2029 berlaku penuh di seluruh kabupaten/kota di Sumut.
2. Layanan Kesehatan UHC Plus
Setelah sukses mencapai Universal Health Coverage (UHC), Pemprov berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan dengan menanggung biaya yang tidak ditanggung BPJS. Mulai 2027, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis dengan cakupan lebih luas.
3. Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian
Pemprov menaruh perhatian serius terhadap komoditas strategis seperti cabai merah yang kerap memicu inflasi. Pemerintah akan menjamin harga panen petani agar tetap stabil serta mendorong pengembangan produk turunan, misalnya cabai kering, guna menjaga pasokan di pasaran.
4. Digitalisasi Layanan Publik dan Internet Gratis
Seluruh layanan publik di kabupaten/kota akan diarahkan menuju digitalisasi penuh. Untuk mendukung hal itu, Pemprov akan menyediakan fasilitas internet gratis yang ditargetkan selesai pada 2027.
5. Pengembangan Kawasan Strategis
Pembangunan wilayah akan difokuskan pada lima kawasan strategis, mulai dari kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan Asia, hingga kawasan konservasi. Pendekatan pembangunan berbasis kawasan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah.
6. Perlindungan Hukum dan Sosial
Program ini difokuskan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil agar tidak mengalami kriminalisasi berlebihan, menyediakan fasilitas sosial, serta mendorong kerja sosial berbasis keadilan.
Lebih jauh, Dikky menekankan bahwa dua sektor utama, yakni pendidikan dan kesehatan, merupakan pondasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumut. Ia berharap melalui program pendidikan gratis, anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat melanjutkan sekolah hingga tingkat menengah tanpa lagi memikirkan biaya.
Sementara di sektor kesehatan, masyarakat yang sebelumnya menjadi peserta mandiri BPJS dan berhenti membayar iuran, tetap akan dilindungi oleh pemerintah daerah. Dengan begitu, tidak ada lagi masyarakat yang tertolak layanan kesehatan hanya karena kendala administrasi.
“Semua data sudah terintegrasi dengan Dinas Dukcapil, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih antara peserta BPJS pusat dengan yang ditanggung APBD. Warga cukup menunjukkan KTP, maka layanan kesehatan gratis bisa langsung diberikan,” ujar Dikky menegaskan.
Dengan enam program strategis ini, Pemprov Sumut menargetkan pembangunan lima tahun mendatang berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan inklusif. Seluruh kebijakan diarahkan untuk menurunkan kesenjangan sosial-ekonomi serta mendorong lahirnya generasi Sumut yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
“Harapan kita sederhana, pembangunan Sumut harus maju bersama. Tidak boleh ada yang tertinggal, baik masyarakat perkotaan, pedesaan, hingga kepulauan. Semua harus merasakan manfaat pembangunan,” tutup Dikky. (bp3)
