Jakarta, buanapagi.com – Bank Indonesia (BI) melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 19–20 Agustus 2025 memutuskan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Gubernur BI Perry Warjiyo, didampingi jajaran Dewan Gubernur, Rabu (20/8/2025) menyampaikan bahwa kondisi perekonomian global masih penuh tantangan, terutama akibat kebijakan tarif baru Amerika Serikat yang menekan pertumbuhan perdagangan dunia. Namun, ekonomi Eropa, Jepang, dan Tiongkok menunjukkan perbaikan. Secara keseluruhan, pertumbuhan global 2025 diperkirakan melemah menjadi sekitar 3%.
Di dalam negeri, perekonomian Indonesia pada triwulan II-2025 tumbuh 5,12% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan I-2025 sebesar 4,8%. Pertumbuhan ini ditopang industri pengolahan, perdagangan, serta sektor informasi dan komunikasi. Secara spasial, Jawa mencatat pertumbuhan tertinggi.
Dengan dukungan belanja pemerintah dan permintaan domestik, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2025 akan berada di atas titik tengah kisaran 4,6–5,4%.
Nilai tukar rupiah pada Agustus 2025 menguat dibandingkan Juli, didukung aliran modal asing serta kebijakan devisa hasil ekspor (DHE). Cadangan devisa tetap tinggi mencapai USD 152 miliar, setara pembiayaan 6,3 bulan impor, jauh di atas standar internasional.
Inflasi juga terkendali. Pada Juli 2025, inflasi tercatat 2,37% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Inflasi inti turun menjadi 2,32%, sedangkan inflasi harga yang diatur pemerintah hanya 1,32%. BI meyakini inflasi 2025 akan berada dalam sasaran 2,5 ± 1%.
Untuk mendukung pertumbuhan, BI menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) dari 5,14% menjadi 4,78% per 19 Agustus 2025. Penurunan juga terjadi pada suku bunga tenor 6 bulan hingga 10 tahun.
Meski demikian, suku bunga kredit perbankan masih tinggi di level 9,16%, sehingga BI menekankan perlunya percepatan transmisi kebijakan agar penyaluran kredit lebih kuat.
Pertumbuhan kredit perbankan pada Juli 2025 tercatat 7,03% (yoy), melambat dibanding Juni (7,77%). Sektor yang menopang terutama pertambangan, perkebunan, transportasi, dan jasa sosial. Kredit UMKM masih rendah, hanya tumbuh 1,82%.
Untuk mempercepat penyaluran kredit, BI menyalurkan insentif likuiditas makroprudensial sebesar Rp384 triliun, diarahkan pada sektor prioritas pemerintah seperti pertanian, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta UMKM.
Kinerja transaksi digital tumbuh pesat. Pada Juli 2025, transaksi pembayaran digital melalui aplikasi mobile dan internet mencapai 4,44 miliar transaksi, tumbuh 45,3% (yoy). Sementara transaksi QRIS meningkat tajam hingga 162,77% (yoy).
Transaksi ritel melalui BI-FAST juga naik 37,56% menjadi 414,62 juta transaksi dengan nilai Rp1.016,48 triliun.
Sektor perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (CAR) tinggi di level 25,81%, likuiditas longgar (27,08% dari DPK), dan rasio kredit bermasalah (NPL) rendah yaitu 2,22% gross dan 0,84% net.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, serta bersinergi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,” tegas Perry Warjiyo.(bp1)
