Asahan, buanapagi.com – Pemerintah Kabupaten Asahan menggelar audiensi resmi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Dr. H. Syaifullah Yusuf, di kantornya, Kamis (26/06/2025).
Dalam audiensi itu Pemkab Asahan mengutus Wakil Bupati Rianto SH, MAP bersama sejumlah OPD terkait sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi pusat dan daerah dalam mendorong efektivitas program-program kesejahteraan sosial.
Rianto atas nama Pemkab Asahan menyampaikan sejumlah usulan strategis, salah satunya terkait perlunya dukungan kementerian sosial untuk memperluas cakupan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi warga miskin yang telah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebab, kata Wabup, meskipun DTKS telah diperbarui secara berkala, tetapi masih banyak warga rentan yang belum memperoleh jaminan kesehatan karena keterbatasan kuota nasional.
Padahal, kata Rianto lagi, jaminan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang mutlak dan mendesak untuk dipenuhi, terutama bagi masyarakat prasejahtera yang seringkali menghadapi kendala biaya saat mengakses layanan kesehatan.
Selain itu Wabup juga menggagas program Sekolah Rakyat sebagai solusi pendidikan alternatif bagi anak-anak dari keluarga miskin, kelompok putus sekolah, dan masyarakat marginal. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menjadi instrumen pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan karakter, keterampilan hidup, serta penguatan nilai sosial dan budaya lokal.
Kemudian Wabup Rianto pun menyampaikan permintaan dukungan terhadap berbagai program sosial lainnya, seperti penguatan peran Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, bantuan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), hingga program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pendekatan Rumah Sejahtera Terpadu.
Menanggapi hal ini Menteri Sosial RI Dr. H. Syaifullah Yusuf menyambut baik kunjungan Pemkab Asahan dan mengapresiasi langkah proaktif daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakatnya.
Ia menekankan bahwa Kementerian Sosial terbuka terhadap usulan-usulan konstruktif dari pemerintah daerah, terutama yang berbasis data dan terintegrasi dalam sistem nasional kesejahteraan sosial.
“Saya sangat menghargai inisiatif dari Asahan. Data yang akurat dan program yang berpihak pada masyarakat adalah fondasi penting untuk kita bisa bergerak bersama membangun keadilan sosial,” ujarnya.
Pertemuan ini diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi dari Pemkab Asahan kepada Menteri Sosial, serta sesi foto bersama sebagai simbol kolaborasi yang berkelanjutan.(bp/dil)
