Jakarta, buanapagi.com — Pelaksanaan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto memerlukan dukungan tata ruang yang terencana dan terintegrasi agar tidak menimbulkan konflik pertanahan. Untuk itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan pentingnya penguatan tata ruang sebagai fondasi utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, menyampaikan bahwa berbagai agenda strategis nasional, seperti Swasembada Pangan, Swasembada Energi, hilirisasi industri, serta Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, hanya dapat berjalan optimal apabila pengelolaan ruang dilakukan secara tertib, terkoordinasi, dan berkeadilan. Hal tersebut ia sampaikan dalam Town Hall Meeting Penguatan Penataan Ruang Wilayah di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Jakarta, Senin (09/02/2026).
Dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional, Kementerian ATR/BPN terus mengamankan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rencana tata ruang. Saat ini, alokasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di tingkat provinsi telah mencapai sekitar 67,87 persen, meski masih belum memenuhi target RPJMN sebesar 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS).
Suyus Windayana menjelaskan bahwa tantangan terbesar berada di tingkat kabupaten/kota, di mana baru sekitar 41,32 persen LBS yang terakomodasi dalam RTRW. Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pembekuan sementara alih fungsi lahan pangan hingga penyesuaian RTRW daerah dapat diselesaikan.
Sementara itu, Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa tata ruang harus menjadi pedoman utama dalam pembangunan daerah, sehingga setiap pembangunan infrastruktur harus merujuk pada arah dan batasan spasial yang telah ditetapkan.
Pertemuan lintas lembaga ini dihadiri pula oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono; Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria; Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian; Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG), Muh Aris Marfai.(bp/ril)
